Relawan Jokowi Tangkap Mafia Tanah Didesa Mondanga

POJOKPUBLIK.ID – Ketua Umum Barisan Pemenangan Jokowi (BPJ), H. Adi Utomo, SH berpendapat bahwa untuk menyelesaikan kasus tanah garapan di Karangnongko kab blitar.diperlukan pihak ketiga yang independen. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar tidak terjadi bentrok dalam munculnya sertifikat redistribusi atas lahan garapan yang sudah menjadi suatu keputusan pengadilan secara mutlak.

“Solusinya agar tidak terjadi bentrok antara penggugat dan tergugat, saya menyarankan adanya pihak ketiga atau pihak independen yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut,” ujar Adi kepada awak media di Jakarta, Minggu (14/08/2022).

Ia meminta pemerintah daerah setempat harus tanggap dalam menyikapi persoalan tersebut jika tidak mau disalahkan. “Pemerintah daerah harus segera turun tangan dan peduli terhadap persoalan yang sedang dihadapi masyarakat,” ungkap Adi.

Dengan situasi politik saat ini, Adi mengingatkan bahwa jangan selalu menyalahkan pemerintah yang telah bijak memberikan sertifikat gratis kepada rakyat, tetapi harus dengan prosedur yang benar.

“Sebagai relawan Jokowi, saya tetap menjaga kinerja Jokowi. Perlu diingat bahwa Jokowi tidak pernah tau dan ikut dalam persoalan di desa Mondangan Karangnongko Kabupaten Blitar. Agar persoalan ini rapi, segera selesaikan oleh pihak independen sebagai solusinya,” ungkapnya.

Jika ada keterlibatan para mafia tanah yang memanfaatkan dalam situasi ini, lanjut Adi, kami meminta kepada aparat penegak hukum untuk segera bertindak karena ini sudah menjadi program Menteri ATR BPN untuk membasmi para mafia tanah rakyat yang sudah cukup menderita.

“Jangan pernah membodohi rakyat demi kepentingan pribadi atau mengatasnamakan penggugat dalam kasus di desa Mondangan Karangnongko Blitar. Saya tahu karena saya juga ikut mendampingi ke Bareskrim Mabes Polri bahkan saya masih memegang tanda terimanya baik dari ATR/BPN maupun sekretariat presiden,” tegasnya.

Ia menyatakan siap memfasilitasi untuk mengajukan laporan ke KPK jika ada unsur korupsi. Artinya siapapun yang terlibat harus diusut secara tuntas demi keadilan dan kesejahteraan rakyat.

“Dalam permasalahan ini kami dan teman-teman akan menyampaikan masalah ini kepada bapak menteri ATR/BPN agar permasalahan ini cepat tuntas dan diselesaikan seadil-adilnya,” pungkas Adi. (Bamsur)

You might also like