Dukung KPU, Menkominfo Siapkan Tim Keamanan Siber dan Pantau Konten Negatif Pemilu

POJOKPUBLIK.ID, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menjaga ruang digital agar pelaksanaan Pemilihan Umum berlangsung dengan baik dan sehat.

Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan telah menyiapkan dukungan teknologi informasi, tim keamanan siber dan penangkal konten negatif.

“Kominfo mendukung ruang digital yang sehat. Tidak saja pada saat penyelenggaran Pemilihan Umum, juga seluruh kehidupan di dalam ruang digital setiap saat. Oleh karena itu, Kominfo telah melengkapi peralatan-peralatannya, menambah cyber drone dan mempunyai tim cyber security yang bekerja 24 jam sehari untuk melakukan surveillans terhadap ruang digital dan serangan siber,” jelasnya saat memberikan keterangan kepada pekerja media usai menerima Ketua KPU Hasyim Asy’ari di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu (06/07/2022).

Baca juga: Menkominfo Bersama Bulgaria Perkuat Kerja Sama Siber dan Ekonomi Digital

Lewat peningkatan kapasitas perangkat dan teknologi, Johnny mengharapkan akan dapat membantu pelacakan konten negatif dengan skema alphabetical dan numerical.

“Alphabetical dan juga numerical, jadi bisa membacanya baik huruf maupun angka. Untuk menjaga ruang digital dari serangan siber, sudah ada lintas koordinasi antarkementerian dan lembaga atau yang kita sebut dengan tim cyber respons (CSIRT),” jelasnya.

Johnny menjelaskan, tim respons cepat keamanan siber itu memiliki tugas merespon seluruh serangan siber yang mengarah ke aplikasi pemerintah.

Pada saat bersamaan, Johnny juga mengimbau penghentian aksi peretasan yang dilakukan karena tidak ada gunanya.

“Peretasan yang dilakukan itu tidak ada gunanya. Apabila melakukan serangan terhadap ruang digital secara khusus untuk aktivitas perekonomian masyarakat atau aktivitas sosial politik yang berkaitan dengan sirkulasi demokrasi itu tidak bermanfaat, janganlah,” imbaunya.

Secara khusus, Kementerian Kominfo juga rutin berkomunikasi dengan seluruh platform digital baik global dan lokal.

Baca juga: Menteri Johnny: Bangun PDN Bisa Dorong Tumbuhnya Investasi 

Menkominfo meminta penyelenggara platform digital terus menjaga sistem keamanan dan , melengkapi dengan teknologi keamanan enkripsi yang baik, kuat serta menyiapkan tim yang dapat merespons insiden dengan cepat.

“Kami memang secara rutin berkomunikasi dengan seluruh platform digital baik global maupun lokal. Komunikasi ini terus kita bangun, agar apabila ada pelanggaran-pelanggaran (illegalities) di dalam ruang digital itu bisa direspons dengan cepat, baik untuk menghentikannya atau untuk mem-blockir-nya. Saya berharap, bentuk kerja sama kita semuanya termasuk kerja sama media untuk belajar dari pengalaman kita sebelumnya pada pemilu-pemilu berikut untuk kita cegah post truth,” tuturnya.

Johnny juga meminta kepada seluruh pihak untuk menjaga penyelenggaraan Pemilu berlangsung dengan baik, aman, dan lancar.

Menurutnya, dengan kerja keras KPU, koordinasi lintas kementerian/lembaga, partisipasi dan peran sektor masyarakat termasuk media, Indonesia bisa menyelenggarakan Pemilu.

“Pemilihan umum yang menggembirakan masyarakat dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar hebat, yang nanti akan mengantar masyarakat menuju era baru Indonesia setelah 2024,” harapnya.

Johnny mengajak semua pihak juga harus belajar untuk memperbaiki penyelenggaraan Pemilu 2024 dan terus menjaga ruang digital dengan baik.

Baca juga: Menteri Johnny Dorong Startup Digital Perhatikan Tiga Aspek Tata Kelola 

“Tugas kita bersama semuanya, jangan sampai pemilu dibayang-bayangi dengan rasa takut. Jangan sampai pemilihan umum kita dibayang-bayangi dengan potensi keterbelahan masyarakat. Kita belajar untuk memperbaiki itu. Marilah kita jaga ruang digital, jaga ruang komunikasinya agar masyarakat bisa mengikuti, menghadapi, dan menikmati pemilihan umum sebagai bagian dari pesta demokrasi yang menggembirakan,” ajaknya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy’ari menyatakan audiensi kali ini ditujukan untuk koordinasi dan meminta dukungan kepada Pemerintah berkaitan dengan kepemiluan sesuai dengan bidang tugas kementerian dan lembaga.

“Kementerian Kominfo memiliki ruang lingkup wilayah tugas dan wewenang di sektor TIK, sehingga kami memohon bantuan agar pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang bisa terselenggara dengan baik,” ujarnya.

Menurut Ketua KPU, saat ini pihaknya tengah berupaya menjalankan misi untuk meningkatkan layanan kepemiluan dengan teknologi informasi.

“Kami menyadari tidak bisa bekerja sendirian. Saya kira itu tujuan utama kami berkunjung ke sini dalam rangka untuk sukses pemilu, pilkada 2024 dengan peningkatan layanan KPU berbasis teknologi informasi,” ungkapnya.

Hasyim Asy’ari menjelaskan untuk menjaga ruang digital tetap sehat, selama Pemilu dan Pilkada diharapkan agar semua pihak bisa menghindari beragam bentuk kekerasan fisik maupun verbal, termasuk yang terjadi di ruang digital.

“Pemilu maupun Pilkada merupakan area konflik yang dianggap sah dan legal, tetapi yang perlu dihindari adalah kekerasan dalam bentuk fisik dan verbal. Misalnya fitnah, ini adalah bagian dari kekerasan verbal yang ranahnya bisa menggunakan macam-macam media. Jadi untuk menjaga ruang digital supaya tetap sehat, ini lingkup tugas dan kewenangannya di Kementerian Kominfo, sehingga dengan begitu kita bisa mencegah atau menangkal konten negatif,” jelasnya.

Ketua KPU juga menekankan upaya bersama untuk mencegah penyebaran konten negatif berupa hoaks, disinformasi, malinformasi, dan misinformasi.

“Itu bisa membuat masyarakat menjadi bingung tentang kebenaran dari suatu informasi,” tandasnya.

Oleh karena itu, Hasyim Asy’ari mendorong keterlibatan pekerja media yang menyajikan tolok ukur akurasi peristiwa yang diberitakan.

“Kehadiran teman-teman media konvensional juga menjadi salah satu ukuran untuk mengukur akuratnya sebuah peristiwa yang diberitakan. Itu faktanya ada atau tidak atau faktanya sesungguhnya bagaimana?” tuturnya.

Baca juga: Kolaborasi dengan Kemenkominfo, BPSDM Kemendagri Gelar Webinar Literasi Digital Sektor Pemerintahan

Selain Kementerian Kominfo, KPU juga melibatkan Badan Pengawas Pemilu, Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk menangkal konten negatif terkait penyelenggaraan pemilu.

“Saya kira bukan sekarang saja, dari Pemilu maupun Pilkada sebelumnya sudah ada. KPU, Bawaslu, dan Kementerian Kominfo, Dewan Pers, kemudian ada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sudah sering duduk bersama merumuskan itu,” ungkap Ketua KPU.

Dalam audiensi itu, Menkominfo Johnny G. Plate didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Mira Tayyiba; Inspektur Jenderal Kementerian Kominfo, Doddy Setiadi; serta Staf Khusus Menteri Kominfo Bidang Kebijakan Digitalisasi dan Pengembangan SDM, Dedy Permadi.

Sementara Ketua KPU Hasyim Asy’ari didampingi Inspektur Utama, Nanang Prayitna; Deputi Bidang Duknism Eberta Kawima; Kepala Bagian Antarlembaga, Dohardo Pakpahan; Plt. Kapusdatin, Andre Putra H; serta tiga Anggota KPU yakni August Mellaz, Yulianto Sudrajat, dan Betty Epsilon Idroos.

(Nanda/humas)

You might also like