Lebak

IMALA Tuding KPU Lebak Potong Honor PPK dan PPS Dengan Dalih Pajak.

Avatar of Redaksi
×

IMALA Tuding KPU Lebak Potong Honor PPK dan PPS Dengan Dalih Pajak.

Sebarkan artikel ini
IMALA Tuding KPU Lebak Potong Honor PPK dan PPS Dengan Dalih Pajak. I PojokPublik

LEBAK POJOKPUBLIK – Terkait adanya dugaan pemungutan pajak Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) hingga Panitia Pemungutan Suara ( PPS ), sebesar 5% yang di lakukan oleh KPU Lebak, membuat Ikatan Mahasiswa Lebak (IMALA) Melakukan audiensi dengan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Lebak, hal tersebut di katakan, Aswari, Ketua  IMAlA, melalui Rilisnya yang disampaikan melalui pesan Whatsapp pada Rabu, (28/3/2023)

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Audensi tersebut di hadiri oleh Ketua KPU Lebak beserta jajaran dan Ketua IMALA beserta jajaran, dan di kawal langsung pihak Kepolisian Polres Lebak.

Dalam rilisnya Ketua Ikatan Mahasiswa Lebak Aswari mengatakan bahwa, KPU Kabupaten Lebak ini punya aturan main sendiri, padahal mestinya aturan PKPU No. 53 terkait pemungutan pajak hanya dilakukan kepada pegawai badan Ad hoc yang merangkap sebagai PNS tinggal diterapkan.

“Kacau ini kacau, KPU Kabupaten Lebak jelas jelas melakukan pemungutan pajak kepada seluruh badan ad hoc dari Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) hingga Panitia Pemungutan Suara ( PPS ) Baik yang ASN/PNS ataupun yang Non ASN/PNS sebesar 5% hanya berdasarkan asumsi dengan asas kehati hatian KPU bahwa sewaktu waktu negara memerintahkan untuk memungut pajak, KPU Lebak sudah melakukannya dengan efektif,” Ucap Aswari

Aswari menjelaskan, bahwa ini hanya asumsi Bendahara KPU Kabupaten Lebak karena di Kabupaten Kota lain badan Ad hoc yang penghasilannya di bawah 4.500.000 tidak dikenakan pajak.

“Pemungutan pajak ini hanya dilakukan oleh KPU Kabupaten Lebak dan dengan dasar asas asumsi dari Bendahara KPU Kabupaten Lebak karena kita sudah melakukan advokasi ke beberapa Kabupaten/Kota lain mereka tidak melakukan pemungutan biaya kepada badan Ad hoc yang non ASN/PNS” Imbuhnya.

Aswari, menambahkn, kita pihak IMALA sangat menyayangkan adanya hal tersebut, lantaran belum tentu secara keseluruhan gaji badan ad hoc mencapai syarat wajib pajak dan bahkan secara analisa rata rata pegawai badan adhoc tidak mencapai syarat wajib pajak yaitu berpenghasilan 4.500.000 perbulan. Dan dengan adanya perasalahan tersebut, maka kita akan terus mengawal sampai urusan pajak ini selesai dan sesuai dengan aturan yang dipakai secara asas kemanusiaan, bahkan ini bisa disebut mall administrasi yang akan kami bawa ke ombudsmen.” Pungkasnya

Sampai berita ini di terbitkan, awak media masih berupaya menghubungi ketua KPU Lebak untuk memberikan tanggapan dan klarifikasinya

( Rai )