Jaga Stabilitas Pangan, Aktivis Pemuda Adat Apresiasi Kapolri Listyo Sigit Prabowo

Aktivis Pemuda Adat Nusantara, Moh Jumri, Selasa (29/3)

POJOKPUBLIK.ID – Mantan Ketua Umum Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN), Moh Jumri mengapresiasi Satgas Pangan Polri yang melakukan langkah-langkah pencegahan penyimpangan distribusi dan alokasi minyak goreng akibat disparitas harga antara produk curah dan kemasan. Menurut Jumri, dibawah Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo yang membentuk Satgas Pangan, Polri gencar melakukan monitoring produksi dan distribusi minyak goreng.

“Langkah-langkah yang dilakukan oleh Satgas Pangan Polri yang gencar melakukan kegiatan pemantauan produksi dan distribusi minyak goreng curah di lapangan patut kita apresiasi. Semoga tak ada penyimpangan dan stok pangan tetap aman jelang Ramadhan dan Idul Firti.”kata Mantan Ketua Umum Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN), Moh Jumri kepada awak media, Senin (28/3).

Jumri memberikan catatan khusus agar setiap pendistribusian harus selalu terpantau dengan jelas dan bisa diawasi oleh lembaga terkait. Hal tersebut, kata Jumri, saat ini sedang dilakukanny pemantauan gencar-gencaran oleh Satgas Pangan Polri dan itu atas arahan Kapolri.

“Saat ini Satgas Pangan Polri dibawah kepemimpinan Irjen Helmy Santika terus bekerja dan melibatkan Bhabinkamtibmas. Tentu semua itu, tak terlepas dari arahan Kapolri.”tutur Jumri.

Baca juga : Satgas Pangan Polri Pantau Ketersediaan Pangan di Pasaran

Jumri Menyebut, hasil nyata dari pembentukan Satgas Pangan tersebut, terlihat dengan terjaganya stabilitas harga dan ketersediaan stok barang menjelang Ramadhan. Selain itu, kata Jumri, ketersediaan pangan juga harus selalu didukung oleh sinergi antara Satgas Pangan dengan pemangku kepentingan lainnya.

“Masyarakat berharap agar sinergi dapat terus terjalin dalam wujud komitmen pemerintah dan Polri dalam menjaga keamanan, kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas perekonomian dan wujud kehadiran pemerintah di tengah masyarakat di seluruh Nusantara. Kita juga berharap agar ketersediaan pangan di komunitas-komunitas adat bisa selalu tercukupi.”terang Jumri.

Sebelumnya diberitakan, Satgas Pangan Polri melakukan sejumlah langkah guna mencegah penyimpangan distribusi dan alokasi minyak goreng akibat disparitas harga antara produk curah dan kemasan.

Kepala Satgas Pangan Polri Irjen Pol Helmy Santika mengatakan saat ini HET (Harga Eceran Tertinggi) minyak goreng curah Rp14.000/liter atau Rp15.500/kg, ckup jauh di bawah HAK (Harga Acuan Keekonomian).

“Disparitas harga yang cukup besar ini tentunya rawan terjadi penyimpangan distribusi dan alokasi, untuk itu Satgas Pangan Polri melakukan langkah-langkah pencegahan,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (27/3/2022) kemarin.

Selain itu, lanjut Helmy, melakukan tracking alur pendistribusian minyak goreng curah dari proses produksi hingga pendistribusian sampai dengan end user atau konsumen. Menurut Helmy, langkah yang dilakukan Satgas Pangan antara lain melaksanakan kegiatan monitoring produksi dan distribusi minyak goreng curah.

“Terutama dalam pendistribusian harus terpantau dengan jelas dan diawasi oleh lembaga terkait. Dan atas arahan Bapak Kapolri, Bhabinkamtibmas di kewilayahan dilibatkan dalam monitoring di lapangan. “Kemudian memberikan imbauan dan informasi terkait HET minyak goreng curah untuk kebutuhan masyarakat,” tambah Staf Ahli Kapolri Bidang Manajemen ini.

Secara umum, Helmy menegaskan, ketersediaan minyak goreng saat ini masih terjamin dan mencukupi kebutuhan nasional. Dia mengakui kenaikan harga minyak goreng yang menjadi pembicaraan hangat belakangan ini lebih disebabkan oleh naiknya harga CPO sebagai bahan utama minyak goreng.

“Kenaikan harga juga dialami beberapa komoditas lain yang pemenuhannya sebagian besar masih tergantung impor, seperti kedelai, gula dan daging sapi,” kata Helmy.

Untuk membantu pemerintah mengendalikan harga dan menjamin pasokan pangan menjelang Ramadan dan Idulfitri, dia mengatakjan Kapolri sudah menginstruksikan seluruh Kapolda agar jajarannya turun ke lapangan melakukan pengecekan langsung tentang ketersediaan/stok dan distribusi bahan pokok di wilayah masing-masing.

“Polda dan jajaran agar melakukan langkah-langkah antisipatif segera bila ditemukan ada komoditas yang terganggu pasokan maupun ketersediaannya, bersama-sama dengan instansi terkait,” ujar Jendral Bintang dua tersebut.

You might also like