Kajati Kepri Minta LKPBH Eduaksi Masyarakat, Begini Alasannya

Kajati Kepri, Gerry Yasid, Jumat (8/7)

POJOKPUBLIK.ID -Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau Gerry Yasid lewat Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum, Nixon Andreas Lubis mengharapkan kehadiran Lembaga Konsultasi Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LKPBH) Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepulauan Riau Kota Tanjungpinang dapat memberikan edukasi dan advokasi hukum bagi setiap masyarakat Kota Tanjungpinang.

Hal tersebut diungkapkan Nixon saat pengukuhan Kepengurusan LKPBH LAM Provinsi Kepri Kota Tanjungpinang, tahun 2022 – 2027 yang dipimpin oleh H. Iwan Kurniawan.

“Diharapkan dengan kehadiran LKPBH Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepulauan Riau Kota Tanjungpinang dapat memberikan edukasi dan advokasi hukum bagi setiap masyarakat Kota Tanjungpinang,”kata Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Gerry Yasid, didampingi Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang Joko Yuhono, Jumat (8/7)

Gerry berharap dengan dikukuhkannya LKPBH LAM Prov Kepri Kota Tanjungpinang diharapkan dapat bersinergi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkhusus dalam mengedepankan pelaksanaan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana umum.

Gerry juga menegaskan penerapan keadilan restoratif yang dicanangkan Kejaksaan RI bertujuan untuk mewujudkan keadilan hukum yang humanis bagi masyarakat.

“Restorative Justice mewujudkan keadilan hukum yang memanusiakan manusia dengan menggunakan hati nurani. Sekaligus melawan stigma negatif yang tumbuh di masyarakat yaitu hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Sehingga perkara-perkara yang sifatnya sepele atau ringan dapat diselesaikan di luar pengadilan dan tidak perlu dilimpahkan ke pengadilan,”ujar Gerry.

Menurut Gerry, penerapan keadilan restoratif dengan cara memediasi antara korban dan pelaku kejahatan dalam penyelesaian permasalahan memiliki tujuan utama pemulihan kerugian pada korban dan pengembalian pada keadaan semula.

“Lebih daripada itu, melalui RJ, stigma negatif atau labeling “orang salah” itu dihapuskan. Ia tidak akan diadili di depan umum dan diberi kesempatan untuk bertaubat atau berubah. Kalau dalam masa kesempatan itu diberikan, orang itu kembali mengulangi perbuatannya, maka dia siap untuk dipenjara,” jelas Gerry.

Apalagi sambungnya, masyarakat menyambut baik penyelesaian perkara melalui RJ Hal itu dibuktikan sejak terbitnya Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, penerapan keadilan restoratif di tingkat kejaksaan relatif meningkat dengan banyaknya permintaan penyelesaian perkara di luar pengadilan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Staf Ahli Gubernur Kepulauan Riau Bidang Hukum Dr. Muhammad Dali, Ketua LAM Prov. Kepri H. Abdul Razak, Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Bobby Jayanto, Komandan Kodim 0315/TPI Kol. Tommy Anderson, Ketua FKUB Kota Tanjungpinang Muhammad Supeno, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Kota Tanjungpinang (Red).

You might also like