Example floating
Example floating
Sosial Politik

Ongku P. Hasibuan: Jika Ingin Memperkuat Demokrasi, Maka Mahkamah Konstitusi Harus Memutuskan Pemilu dengan Sistem Proporsional Terbuka

Avatar of Editor klan
×

Ongku P. Hasibuan: Jika Ingin Memperkuat Demokrasi, Maka Mahkamah Konstitusi Harus Memutuskan Pemilu dengan Sistem Proporsional Terbuka

Sebarkan artikel ini
Ongku P. Hasibuan: Jika Ingin Memperkuat Demokrasi, Maka Mahkamah Konstitusi Harus Memutuskan Pemilu dengan Sistem Proporsional Terbuka I PojokPublik

POJOKPUBLIK.ID – Perdebatan mengenai sistem yang akan digunakan pada pemilihan legislatif 2024 masih menjadi topik dominan di tengah perpolitikan Indonesia hari-hari ini. Pilihannya mengerucut: apakah tetap melanjutkan Proporsional Terbuka atau Proporsional Tertutup. Perdebatan ini ditenggarai oleh gugatan yang dilayangkan oleh PDI-P sebagai partai mayoritas di parlemen ke Mahkamah Agung, mereka menghendaki agar mekanisme pemilihan legislatif dikembalikan menjadi Proporsional Tertutup. Dengan berbagai cara, seluruh argumentasi dilayangkan di persidangan, dan dampaknya perdebatan publik terjadi di mana-mana. Semua bertanya: Terbuka atau Tertutup?

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Seperti perdebatan pada umumnya, pendapat-pendapat normatif akan mencoba menengahi duel pilihan ini dengan memberikan disclaimer bahwa Ya! Baik Terbuka atau Tertutup, keduanya memiliki kelebihan dan keterbatasannya masing-masing, tinggal kita memilah dan memilih ingin menggunakan mekanisme seperti apa. Namun demi Demokrasi (D besar), saya tidak mencoba untuk masuk ke dalam ranah abu-abu semacam itu, dan kita tak boleh terjebak di dalamnya.

Demi Demokrasi, saya berupaya berpijak pada satu pilihan politik yang tegas, bahwa Proporsional Terbuka adalah pilihan paling kompatibel dan selaras dengan visi Demokrasi dan ajakan untuk kembali ke pada Proporsional Tertutup adalah upaya mendegradasi kualitas demokrasi yang sudah kita perjuangkan bertahun-tahun hingga hari ini. Saya akan berusaha menjelaskan alasan-alasan mengapa Sistem Proporsional Terbuka adalah pilihan yang paling masuk akal dan paling relevan bagi penguatan Demokrasi dan Pemilihan Legislatif di Indonesia.

Sebelum lebih jauh mengelaborasi pijakan politik di atas, penting untuk terlebih dahulu mengingat dan menjawab apa alasan historis kita memilih Demokrasi dan dalam sejarah Indonesia, menumbangkan rezim otoriter Orde Baru? Jawaban yang tepat atas pertanyaan ini akan membawa kita ke setengah jalan dari perdebatan terkait pilihan menggunakan Proporsional Terbuka atau Tertutup. Pembacaan historis semacam itu akan membawa kita pada refleksi yang mendalam terkait misi memperkuat Demokrasi, apalagi upaya untuk keluar dari rezim Orde Baru adalah penanda fundamental atas proyek demokratisasi dan konsekuensi-konsekuensi politiknya hingga hari ini.

Salah dua dari beberapa alasan krusial dan mendesak yang mendorong masyarakat sipil mendobrak kekuasaan Orde Baru adalah Kebebasan dan Representasi. Saat rezim Orde Baru memimpin pemerintahan, ada banyak elemen masyarakat yang merasa diwakili di kamar-kamar strategis pemerintahan, dan tidak memiliki kebebasan untuk bersuara dan masuk di dalam pemerintahan. Ketiadaan kebebasan dan perwakilan yang memadai itu membawa sistem politik Indonesia mengalami kebuntuan. Orde Baru melemah, sisanya adalah sejarah. Atas dua faktor krusial di atas-lah Indonesia memutuskan untuk menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu) secara langsung pada tahun 2004 di mana kebebasan memilih mendapat tempat yang mulia di dalam sistem politik Indonesia. Pemilihan langsung ini memungkinkan masyarakat memilih langsung calon wakilnya di posisi-posisi politik tertentu, mulai dari eksekutif maupun legislatif. Mekanisme pemilihan kembali diradikalisir pada pemilu 2009 di mana metode Proporsional Tertutup yang digelar pada tahun 2004 dianggap tidak memenuhi aspek representasi karena masyarakat hanya dapat memilih Partai Politik dan bukan calon legislator, maka sistem diubah menjadi Proporsional Terbuka.

Pemilu 2009 menjadi momen baru bagi Pemilu di Indonesia karena dilangsungkan dengan semangat kebebasan dan intensi mengakomodir berbagai kalangan (representasi) yang besar di dalam sistem Proporsional Terbuka. Dalam sistem ini, Partai hanya bertugas mengusung calon legislator, dan kemudian menyerahkan kebebasan sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk memilih langsung figur yang ia anggap mampu mewakili aspirasi politiknya.

Urgensi Proporsional Terbuka

Sebagai sebuah mekanisme dan metode, Pemilihan dengan Proporsional Terbuka (open-list representation) terbukti berhasil memperdalam proses elektoral menjadi lebih representatif dan memberikan masyarakat kebebasan memilih sesuai preferensinya masing-masing. Alan Wall, dalam artikelnya yang berjudul Open List Proportional Representation The Good, the Bad and the Ugly di International IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance yang dilakukan di Norwegia dan Islandia, menunjukkan bagaimana Proporsional Terbuka berhasil membuka ruang banyak sekali terhadap keberagaman pilihan dan menjadikan proses elektoral menjadi lebih inklusif. Wall menggambarkan bagaimana kalangan etnis dan agama minoritas, berikut kalangan imigran di negara-negara yang ditelitinya memiliki peluang lebih besar untuk mengisi jabatan-jabatan politik strategis di dalam sistem pemilihan Proporsional Terbuka. Wall menyimpulkan pemilihan dengan mekanisme Proporsional Terbuka merupakan pilihan sistem yang lebih tepat jika tujuan yang ingin dicapai adalah pluralitas/keberagaman. Faktor terakhir ini membuat  pemilihan dengan Proporsional Terbuka menjadi jauh lebih realistis, demokratis dan relevan bagi Indonesia yang yang beragam secara kultural dan relijiusitas.

Bukan hanya lebih inklusif, pemilihan dengan sistem Proporsional Terbuka akan menyelenggarakan kontestasi politik yang lebih kompetitif. Seorang kandidat harus sangat bekerja keras untuk memantaskan diri dan secara kreatif mengajak warga untuk memilihnya sebagai kandidat. Proses ini memungkinkan para kandidat akan sering bertemu dengan masyarakat yang harapannya akan memunculkan relasi yang lebih intim dan solid antara kandidat/legislator pemilih. Hasilnya, proses artikulasi dan agregasi kepentingan konstituen bisa lebih cepat diakomodir dan ditindaklanjuti legislator.

Hubungan yang dekat ini akan memaksa para legislator berusaha keras jika ingin dipilih kembali oleh konstituennya: hal inilah yang membuat pemilihan dengan Proporsional Terbuka lebih mungkin merangsang para legislator menghasilkan kinerja yang lebih besar. Dari sisi barang publik misalnya, Penelitian yang dilakukan Deniel M. Klesman dan kemudian ditulis di dalam artikel yang berjudul Public Good Equilibria Closed and Open list Representation di jurnal Theoritical Politics yang meneliti nyaris 80 negara dengan sistem Proporsional Terbuka dan Proporsional Tertutup menunjukkan bagaimana legislator hasil sistem pemilihan dengan Proporsional Terbuka menghasilkan barang publik/fasilitas dalam rangka memenuhi kepentingan publik yang lebih besar ketimbang legislator hasil dari pemilihan Proporsional Tertutup. Pendekatan personal antara calon legislator dengan pemilih dianggap mampu menciptakan hubungan yang lebih dekat di tingkat lokal dan kedekatan ini yang nantinya memugkinkan pemilih untuk menuntut legislator tersebut agar memenuhi permintaan publik dalam realisasi visi dan misi yang sudah mereka sampaikan.

Dalam fungsi-fungsi yang sudah saya ajukan di muka, bagaimana Proporsional Terbuka jauh lebih akomodatif terhadap berbagai kalangan dan menghasilkan barang publik yang baik, pilihan untuk mempertahankan Proporsional Terbuka bagi pemilu Indonesia jauh lebih masuk akal ketimbang memilih Proporsional Tertutup jika kita serius ingin memperkuat Demokrasi.