Opini

Perdagangan Manusia, Sebuah Refleksi Praktik Komersialisasi Kelompok Rentan

Avatar of Redaksi
×

Perdagangan Manusia, Sebuah Refleksi Praktik Komersialisasi Kelompok Rentan

Sebarkan artikel ini
perdagangan manusia
perdagangan manusia

Perdagangan manusia atau human trafficking merupakan salah satu kasus kejahatan transnasional. Umumnya, kejahatan tersebut berupa penyelundupan manusia menggunakan kekerasan, penipuan, bahkan paksaan dengan mengendalikan korban untuk tujuan komersialisasi seks atau meminta tenaga kerja secara ilegal.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Perdagangan manusia sudah berlangsung lama sejak abad ke-15 hingga ke-19 yang dikenal dengan perdagangan budak trans-Atlantik karena berlangsung di sepanjang Samudra Atlantik. Proses migrasi para pekerja perkebunan dari Afrika Barat ke Amerika merupakan benih lahirnya perdagangan manusia.

Hingga saat ini human trafficking masih terjadi, tak terkecuali di Indonesia Dr Sri Endah Kinasih SSos MSi dosen Antropologi FISIP UNAIR memberikan pandangannya mengenai kasus perdagangan terhadap manusia ini yang tergolong cukup tinggi di Indonesia.

“Jadi kalau dihubungkan dengan human trafficking saat ini, ya memang sejak adanya proses migrasi itu, human trafficking berlangsung,” ungkap Endah.

Kejahatan human trafficking dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan perempuan. Hal ini disebabkan budaya patriarki yang memposisikan perempuan dan anak-anak sebagai kelompok paling rentan, tidak berdaya, dan lemah baik secara fisik maupun mental.

Oleh karena itu, mayoritas perempuan dan anak menjadi korban human trafficking untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya.

Selain itu, faktor yang mempengaruhi perdagangan manusia adalah kemiskinan, minimnya lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, serta lemahnya penegakan hukum.

Di Indonesia terdapat beberapa undang-undang yang mengatur tindak kejahatan human trafficking yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang  Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Endah mengungkapkan, pemerintah seharusnya menerapkan ketiga undang-undang tersebut dengan tegas.

Selain peran dari pemerintah, sebagai seorang akademisi juga sepatutnya mampu berperan untuk menekan laju perdagangan orang.

“Memberikan empati serta perlindungan perempuan dan anak-anak sebagai bentuk salah satu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia. Korban human trafficking merupakan pelanggaran hak asasi manusia, karena mereka sebagai komoditi yang dibeli, dijual, dikirim, dan dijual kembali,” jelas Endah.