Hukum & Kriminal

Sah, Jampidum Setujui Empat RJ Kejari Jakarta Barat

Avatar of Redaksi
×

Sah, Jampidum Setujui Empat RJ Kejari Jakarta Barat

Sebarkan artikel ini
Sah, Jampidum Setujui Empat RJ Kejari Jakarta Barat

Pojokpublik.id Serang – Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jam-Pidum) Dr. Fadil Zumhana kembali menyetujui empat permohonan dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Dr. Iwan Ginting dalam perkara tindak pidana pencurian, penganiyaan dan penadahan untuk dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif.

Jampidum Fadil Zumhana Senin (2/9/2023) melalui Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejaksaan Agung mengumumkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif diantaranya Tersangka Muhammad Dicky bin Yarmansyah yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

Kemudian kasus pencurian Tersangka atas nama Muhamad Agus Saputra bin Abdulloh yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP. Selanjutnya Tersangka Dede Iskandar Saripudin bin Ilhamudin dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, yang disangka melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP tentang Penadahan.

Dan Tersangka Muhammad Abdul Azis alias Babeh bin Purwanto yang juga dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat,disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

Menurut Fadhil pemberian penghentian penuntutan terhadap empat kasus tindak pidana tersebut dilakukan berdasarkan keadilan restoratif lantaran telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf.

Selain itu, proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.

“Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar,” tandasnya.

Selanjutnya, Jam-Pidum memerintahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum.

Untuk diketahui, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat di bawah Komando Iwan Ginting telah meresmikan ‘Rumah Restorative Justice’ di RPTRA ( Ruang Publik Terpadu Ramah Anak ) Kembangan Gajah Tunggal yang terletak di Jl. K.H. Hasyim RT.001/001, Kembangan Utara Kec. Kembangan Kota Jakarta Barat, pada Senin (17/7/2023) lalu.

Jampidum menyampaikan bahwa Rumah Restorative Justice (RJ) bukan sekadar sebuah bangunan, melainkan juga menjadi simbol bagi mereka yang mencari keadilan. Oleh karena itu, Jam-Pidum mengajak semua pihak bersama-sama menjaga, merawat, dan mengembangkan eksistensi Rumah RJ ini.

“Dengan demikian, kita dapat terus berkontribusi dalam memberikan manfaat yang nyata bagi Masyarakat,” ujar Fadil Zumhana dalam peresmian prasasti situs budaya Toguan Nagodang di Desa Saloan Tonga-Tonga, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Kamis (24/8/2023).

Peresmian prasasti tersebut sebagai simbol semangat penegakan hukum berdasarkan keadilan restoratif.
Semangat penegakan hukum di Indonesia dengan pendekatan yang restoratif dan memulihkan terus mengalami perkembangan yang positif. Kejaksaan sebagai salah satu pilar penegakan hukum dihadapkan pada tugas berat untuk tidak hanya mematuhi aspek-aspek hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika dalam upaya menegakkan hukum.

Oleh karena itu, kata Fadil peran jaksa tidak hanya sebatas mengikuti peraturan hukum yang ada, tetapi juga harus mampu menggabungkan interpretasi hukum dengan nilai-nilai kemanusiaan, kebenaran, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

“Sangat penting untuk mengambil contoh dari semangat Jaksa Agung, Bapak Prof. Dr. ST Burhanudin, yang terus mendorong penegakan hukum yang dilandasi oleh hati Nurani,” ujarnya.

Lebih lanjut Fadil berharap agar dapat menjadi teladan dalam menghidupkan kembali peran tokoh-tokoh masyarakat, agama, dan adat untuk bekerjasama dengan penegak hukum, terutama para jaksa, dalam proses penegakan hukum yang memiliki fokus utama pada pencapaian keadilan substansial.

“Rumah Restorative Justice adalah rumah kita bersama, simbol bagi para pencari keadilan, sehingga tolong jaga, rawat dan tumbuh kembangkan eksistensinya, agar Rumah RJ dapat terus berkontribusi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.,” kata Jampidum Fadil Zumhana.

Terbaru Kajari Jakarta Barat Dr. Iwan Ginting melalui Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Sunatro menyebutkan sebanyak 44 perkara hingga kini telah dihentikan penuntutannya berdasarkan restoratife justice.

“ sampai saat ini Kejaksaan Negeri Jakarta Barat telah melaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap 44 perkara tindak pidana umum,” kata Kasi Pidum Sunarto.