Nasional

Soal Tanah di Wanasalam, BPN Banten Pastikan Masih Proses

Avatar of Editor klan
×

Soal Tanah di Wanasalam, BPN Banten Pastikan Masih Proses

Sebarkan artikel ini
Soal Tanah di Wanasalam, BPN Banten Pastikan Masih Proses I PojokPublik

POJOKPUBLIK.ID – Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil – BPN) Provinsi Banten, Ruby Rubijaya menegaskan pihaknya masih melakukan upaya proses penyelesaian tanah warga di tiga Desa yang ada di Kecamatan Wanasalam, Lebak Banten diduga dicaplok oleh PT Panggung. Menurut Rudy, BPN Banten saat ini sedang focus mencari solusi yang terbaik antara kedua belah pihak.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

“Kita undang rapat Minggu depan pihak perusahaan untuk mengetahui hasilnya seperti apa, kalau Minggu depan tidak ada solusi, BPN Banten akan bertindak.”tegas Kepala Wilayah BPN Provinsi Banten, Rudi Rubijaya saat dihubungi lewat pesan WhatsAapnya, Rabu (2/3).

Baca juga : Relawan Jokowi Desak Kepala BPN Banten Dicopot

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Organisasi Posko Perjuangan Rakyat (Pospera), Adian Napitupulu buka suara. Menurut Adian, kejadian pencaplokan tanah di Wanasalam yang diperuntukan HGU sudah seharusnya dihentikan.

“Saya mendukung perjuangan kawan – kawan Pospera Banten untuk mengawal kasus pencaplokan agar dilaporkan ke Satgas Mafia tanah. Ini ada apah, ko sudah berapa tahun dibiarkan, padahal HGU tahun 2018 juga sudah selesai. Jelas BPN Banten lalai dan harus segera diperiksa.”ucap Adian Napitupulu lewat rillisnya, Rabu (2/3) di Jakarta.

Adian menyebut, seandainya Kepala BPN Banten tak bisa memfasilitasi warga dalam memperjuangkan haknya, sudah selayaknya dia melepaskan jabatan tersebut kepada yang lebih siap. Kata Adian, ini bicara nasib rakyat Lebak yang banyak dirugikan bahkan, mereka puluhan tahun merelakan tanahnya dikuasai perusahaan.

“Sebenarnya ada apa, apa yang memberatkan BPN Banten memproses apsirasi masyarakat, tinggal diverifikasi ke lapangan, mana saja ahli waris dan bukti-bukti yang masih ada. BPN Banten terkesan membiarkan persoalan ini mengambang, Kementerian ATR BPN jelas harus melakukan perombakan di BPN Banten, mereka tak bisa menengahi persoalan warga dengan perusahaan.”beber Adian yang merupakan pentolan aktivis 98.

Dijelaksan Adian, jika ditemukan pelanggaran – pelanggaran pembiaran oleh Kepala BPN Banten, tentu Kementerian terkait atau Presiden harus memberikan sanksi tegas, sangksi tegas tersebut bisa pemberhentian ataupun penundaan pangkat. Padahal kata Adian, intruksi Presiden sudah jelas tentang keseriusannya untuk memberantas mafia tanah di berbagai daerah di Tanah Air.

“Presiden berkomitmen penuh dalam memberantas mafia-mafia tanah, kalau intruksi dan arahanya dibajak oleh bawahannya, kalau terbukti jelas dia harus dipecat.”tegas Adian yang merupakan anggota DPR RI dari Partai PDIP.

Adian berharap BPN Banten tidak lamban dalam merespon persoalan-persoalan pertanahan di Wanasalam. Menurut Adian, potret kasus penyerobotan tanah di Lebak bukti ketidak sanggupan BPN dalam menyelesaikan kasus pertanahan, mengingat hal ini muncul dikarenakan kurang responya BPN dalam menangani persoalan tersebut.

“Kita mendengar ada warga Lebak juga yang alami ganguan jiwa akibat tanahnya dirampas oleh perusahaan untuk dijadikan HGU, tapi BPN di Banten masih membiarkan kasus ini berlarut-larut, sekali lagi saya minta Kepala BPN Banten dicopot kalau tak bisa bekerja.”jelas Adian.

Untuk informasi, bahwa adanya permasalahan tanah yang dialami warga tiga desa di Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Banten menuai beragam permasalahan. Bahkan, ada warga di tiga desa, yakni Desa Muara, Cipedang dan Desa Wanasalam alami gangguan jiwa.