Wacana Al-Muktabar PJ Gubernur Bikin Gaduh

Sekjen Kornas Jokowi, Akrom Saleh Akib, Kamis (7/4)

POJOKPUBLIK.ID –  Sekretaris Jenderal Koordinator Nasional Jokowi atau Kornas-Jokowi Akrom Saleh Akib menyebut munculnya nama Sekda Banten Al – Muktabar yang diisukan menjadi Pejabat (PJ) Gubernur Banten dinilai tidak tepat. Kata Akrom, usulan Al Muktabar menjadi PJ Gubernur tersebut jelas dicurigai ada pihak yang mengusulkan wacana itu.

“Meski berulang kali Al Muktabar diusulkan menjadi Pj gubernur, jelas ini bisa menjerumuskan dia karena tak memiliki kemampuan dalam mengkonsolidasikan ASN dan PJ Gubernur yang diperebutkan ini adalah jabatan politik, sementara Al -Muktabar ketika menjadi Sekda Banten beberapa tahun terakhir. Dia hanya membuat gaduh birokrasi di Pemprov Banten dan tak memiliki prestasi yang mentereng. Jadi orang seperti beliau tidak cocok mengisi jabatan PJ Gubernur Banten.”kata Sekertaris Jendral Kornas Jokowi, Akrom Saleh Akib kepada awak media, Kamis (7/4).

Akrom menyebut, ketika muncul isu penunjukan Al Muktabar menjadi PJ Gubernur Banten, hal tersebut ada kecenderungan bisa mengurangi rasa demokrasi dan juga terkesan dipaksakan. Kata Akrom, saat ini, kita sedang menegakkan jabatan seseorang sesuai tupoksi. Tentunya bisa mengurangi kadar demokrasi.

Menurut Akrom, seandainya tetap dipaksakan di isi oleh orang yang tak berkompeten, tentu hal ini akan mempengaruhi citra Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pengangkatan saat ini juga Presiden Jokowi menolak perpanjangan Presiden tiga periode dan Pj gubernur yang kepada Kemendagri, akan ditentukan oleh Presiden Jokowi lewat Keppres.

“Sekarang kan Pak Jokowi dicurigai, jadi ini muaranya itu konsolidasi Pak Jokowi. Orang curiga itu. Kita sulit membiarkan Pak Jokowi melakukan konsolidasi tapi caranya adalah melanggar baik aturan atau apa yang dia sudah komit dari awal.”tegas Akrom.

Baca juga : Azka Aufary Ramli: Elit Politik jangan paksakan kehendak, wacana penundaan pemilu mengancam demokrasi Indonesia

Dijelaskan Akrom, pengusulan Al – Muktabar sebagai Pj gubernur berpotensi memunculkan konflik kepentingan dan kegaduhan sebagaimana terus bergulir beberapa tahun terakhir. Menurut Akrom, seandainya PJ Gubernur disisi oleh Al Muktabar, ini. bisa mengarah pada anggapan pilkada curang dengan mengarahkan mesin birokrasi, karena yang ditunjuk orang yang membuat gaduh dan syarat kepentingan.

“Segera saya kira kalau benar Al Muktabar menjadi PJ Gubernur agar direvisi karena ini menurut saya akan menimbulkan kegaduhan dan penolakan yang jumlahnya sangat besar.”tutur Akrom.

Sekedar informasi, sebulan menjelang berakhirnya masa jabatan Gubernur Banten Wahidin Halim, kini muncul sejumlah nama yang digadang akan ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Banten.

Diantara nama yang kini beredar di publik tersebut adalah, Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik, Wakil Sekrearis Kabinet Fadlansyah Lubis, Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro dan Sekda Banten Al Muktabar. (Red)

You might also like