POJOKPUBLIK.ID LEBAK – Ketua fraksi Partai PPP DPRD Lebak, Musa Weliansyah buka suara terkait dugaan perusahaan yang tak memiliki izin di Desa Citeras, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak Banten. Menurut Musa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak harus tegas terhadap perusahaan yang tak memiliki izin.
“Kabarnya PT Pelangi Elasindo di Lebak tak memiliki izin, Tentu Pemkab atau Satpol PP harus menindak tegas perusahaan yang tak berizin. Ini kan sudah cukup lama kenapa terus dibiarkan, kesannya Pemda Lebak tumpul dalam menegakan perda”.kata Musa Weliansyah, melalui pesan Whatsapnya, Minggu (29/08/2021)
Bahkan, Musa Weliansyah pun mempertanyakan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Lebak sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda).
“peran Satpol-PP seperti apa jika banyaknya usaha ilegal terus dibiarkan, jelas sangat merugikan Pemerintah yg tidak bisa terus menerus dibiarkan”. Terang Musa.
Kata Musa, Pemkab Lebak melalui Satpol-PP sebagai penegak Perda harus tegas dalam menindak Perusahaan-Perusahaan yang tak berizin dengan melakukan penutupan.
“Saya minta ini segera ditindak apapun dalihnya harus segera dilakukan penutupan jangan dibiarkan terus seperti ini tanpa ketegasan, penegakan perda jangan dibuat banci”. Tegas Ketua fraksi Partai PPP itu.
Sementara itu, Erdi Fitriadi Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lebak beberapa waktu lalu mengatakan, tidak ada nama PT Pelangi Elasindo di data perizinan.
“Setelah saya cek untuk PT. Pelangi Elasindo belum ada izinnya, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak ada, izin produksi pun tidak ada, jadi saya tidak bisa menerangkan terkait PT. Pelangi Elasindo izin produksinya diperuntukan untuk apa, karna memang tidak ketemu di data kami nama PT tersebut”. Terang Erdi
Sedangkan pihak Management PT Pelangi Elasindo hingga saat ini belum bisa ditemui, guna untuk memberikan hak jawabnya.
(Ang/Dj)
