POJOKPUBLIK.ID – Kelompok Kerja (Pokja) II Satuan Tugas (Satgas) Pengawalan Daerah Otonom Baru (DOB) melakukan kunjungan kerja (Kunker) tahap II di Kabupaten Nabire.
Kunjungan tersebut merupakan kedua kali setelah yang pertama yang berlangsung pada 5 hingga 10 September 2022.
Wakil Ketua Pokja II yang juga Kasubdit Wilayah V Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah (FKKPD) Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Paskalis Baylon Meja berharap seluruh agenda yang direncanakan pada kunjungan kali ini selesai sesuai dengan target yang ditetapkan.
“Hal-hal yang belum dikerjakan atau belum didalami olem tim kerja pertama dapat kami teruskan untuk kita selesaikan.
Dan hal memang berdasarkan pembagian yang dikerjakan oleh tim kedua itu dapat kami selesaikan,” terang Paskalis dalam keterangan persnya di Nabire, Senin (12/9/2022).
Dalam kunjungan tahap II ini, tim Pokja II direncanakan bakal melakukan sejumlah agenda.
Di antaranya, inventarisasi dan validasi aparatur sipil negara (ASN) usulan kabupaten yang akan ditempatkan di Provinsi Papua Tengah, asistensi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mini Provinsi Papua Tengah, dan inventarisasi aset Provinsi Papua Induk yang berada di wilayah Provinsi Papua Tengah dengan memastikan penyiapan dokumen pengalihan/hibah untuk aspek sarana dan prasarana serta dokumen.
Selain itu, tim juga bakal memastikan ketersediaan pinjam pakai/hibah mobil dari pemerintah daerah (Pemda) bagi penjabat (Pj.) Gubernur, sekretaris daerah (Sekda), dan pejabat lainnya di Provinsi Papua Tengah.
Di samping itu, tim juga bertugas mengawal rencana pembentukan tim persiapan peresmian daerah dan pelantikan Pj. Gubernur, serta persiapan peresmian daerah.
Paskalis optimistis, berbagai agenda tersebut akan dapat diselesaikan. Pasalnya, jajaran Pemda meliputi Bupati, Sekda, dan para perangkat lainnya memberikan respons positif terhadap kinerja Pokja II.
Di lain sisi, jajaran Pemkab sewilayah Papua Tengah juga berkomitmen mempersiapkan provinsi baru tersebut sebaik-baiknya. Hal tersebut agar penyelenggaraan pemerintahan di provinsi baru dapat terlaksana dan memacu kesejahteraan bagi masyarakat.
“Harapan kami tentu terhadap tim ini kita tetap sinergi, kita kompak, kita utuh, dan kita saling berbagi pengalaman dalam mengatasi hal-hal teknis di lapangan. Sambil mendapat dukungan dari pihak-pihak yang kita undang untuk bisa hadir, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang menjadi target bisa diselesaikan,” pungkasnya.
(Nanda/puspen)
