POJOKPUBLIK.ID JAKARTA – Dalam beberapa waktu terakhir hampir disetiap daerah Indonesia muncul gerakan penolakan wacana penundaan Pemilu 2024. Bahkan, Sejumlah lembaga maupun organisasi mahasiswa mengancam bakal melakukan aksi unjuk ras besar-besaran jika wacana penundaan Pemilu 2024 terus bergulir.
Wacana penundaan Pemilu 2024 ibarat sebuah bola salju yang terus menggelinding setiap harinya makin besar yang bisa berujung pada tatanan kenegaraan yang tidak stabil. Seperti yang kita ketahui sebelumnya banyak elit-elit politik yang melontarkan wacana tersebut dan mengklaim mayoritas rakyat Indonesia sepakat untuk penundaan Pemilu. Padahal jelas hal tersebut tidak bisa dibuktikan dan mencederai demokrasi Indonesia 30-03-2022.
Azka Aufary Ramli selaku Sekretaris Jenderal Bakornas FOKUSMAKER telah beberapa kali mengingatkan para pihak yang terus mewacanakan penundaan Pemilu 2024 untuk menghentikan rencananya hanya karena sebagai ekspresi dari kelompok kepentingan dalam kekuasaan yang ingin memuaskan syahwat politik dan terus menikmati candu kekuasaan.
“Saya sudah beberapa kali statement di forum-forum dan media massa bahwa wacana penundaan Pemilu sangat tidak masuk akal. Tidak ada alasan yang signifikan dan urgensi untuk mengesahkan gagasan penundaan sebagai keputusan politik. Apabila dipaksakan, ini justru menghancurkan demokrasi dan ekonomi nasional.” Ujar Azka.
Kata dia, wajar saja jika banyak gerakan dari setiap lapisan masyarakat yang menolak hal tersebut. Azka menganggap gerakan ini murni karena adanya keresahan yang luar biasa dan para elit politik jangan sampai merasa paling berkuasa diatas kepentingan rakyat.
“Disaat harga-harga bahan pokok yang melonjak naik dan kita juga baru berangsur-angsur pulih dari pandemi, justru elit politik sedang mempertontonkan pendidikan politik yang buruk. Sehingga respon masayarkat yang menolak merupakan sebuah kewajaran.” Tambah azka.
Lebih lanjut, Azka berharap para elit politik berhenti mewacanakan penundaan Pemilu 2024 demi kebaikan bersama. Apalagi jika ada penumpang gelap yang mewacanakan Presiden “tiga periode, yang jelas-jelas sudah ditolak pak Jokowi.
“Sekalipun Presiden Joko Widodo telah mengatakan akan taat pada konstitusi. Tapi masih saja ada pihak yang terus memaksakan kehendak. Klaim soal big data itu tidak bisa dijadikan alasan – karena banyak yang mau kemudian harus kita turuti. Bukan begitu cara menjalankan negara, kita harus patuh dengan konstitusi sebagai negara hukum.” Ujar Azka
“Untuk itu Saya mengajak kepada seluruh pihak untuk berpikir dan bertindak sebagai negarawan sejati, mengedepankan kepentingan bangsa dan masyarakat, serta patuh terhadap konstitusi sebagai pilar bangsa.” Terakhir Azka.
