POJOKPUBLIK.ID, JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Provinsi Papua Pegunungan resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU).
Pengesahan itu dilakukan melalui Rapat Paripurna DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (30/6/2022).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkap syukur atas disahkannya tiga RUU tersebut.
Dia menegaskan bahwa penyusunan RUU ini telah melalui proses panjang, termasuk menjaring aspirasi masyarakat.
Baca juga: Mewakili Presiden, Tito Karnavian Sampaikan Pendapat Akhir Pemerintah 3 RUU Pembentukan DOB di Papua
“Kita harapkan semua pihak dapat menerima ini demi kemajuan pembangunan Papua,” katanya.
Tito juga menegaskan, pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat terutama Orang Asli Papua (OAP) telah lama menjadi bagian dari spirit penyusunan RUU ini.
“Kita harapkan dengan pemekaran ini, birokrasi menjadi lebih pendek, pelayanan masyarakat akan lebih baik, yang penting tadi, pembangunan lebih cepat,” jelas Tito.
Dengan disahkannya tiga RUU Pemekaran Papua menjadi UU, Tito berharap semua pihak menerima dan mendukung upaya percepatan pembangunan Papua untuk kesejahteraan masyarakat Papua tersebut.
(Nanda)
