POJOKPUBLIK.ID, MAKASSAR – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menegaskan bahwa reformasi birokrasi penting bagi kemajuan Indonesia.
Suhajar menyampaikan, reformasi birokrasi menjadi kunci dalam menggerakkan roda pemerintahan agar berjalan maksimal.
Reformasi birokrasi membuat Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa giat bekerja. Hal ini sejalan dengan lima prioritas agenda pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode keduanya.
Baca juga: Kemendagri Turun Langsung Tangani Sengketa Lahan Eks Bandara Polonia
“Bapak Presiden mengatakan kalau memang Indonesia mau maju menyaingi atau merambat naik mengejar kemajuan beberapa negara, baik itu di ASEAN maupun di dunia pilihannya hanya mereformasi birokrasi,” kata Suhajar pada Rapat Koordinasi Dalam Rangka Pengolahan dan Evaluasi Data Hasil monitoring Terpadu terkait Evaluasi Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang berlangsung di Hotel Gammara Makassar, Minggu (17/7/2022).
Suhajar manjelaskan, tulang punggung pemerintahan ada pada birokrasinya. Sebagaimana diketahui, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah mendorong penyederhanaan birokrasi di kementerian/lembaga.
Jabatan-jabatan dari eselon III, IV, dan V dihapus secara bertahap. Suhajar mengatakan, peran penting pejabat eselon III dan eselon IV yang mengalami pengalihan jabatan akan menjadi tulang punggung birokrasi yang menunjang kerja-kerja eselon I dalam tugas penyelenggaraan negara.
“Oleh karena itu, untuk mengubah birokrasi ini menjadi syarat mutlak, ternyata organisasi modern pemerintahan saat ini itu sudah jauh berbeda dengan organisasi yang sekarang kita sandang ini, yang eselon I sampai IV. Padahal di negara maju sudah tidak ada lagi,” ujarnya.
Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, jelas Suhajar, reformasi birokrasi menjadi salah satu konsen pemerintah. Presiden bertekad untuk memotong birokrasi yang panjang dengan penyederhanaan birokrasi. Dia menuturkan, Presiden sangat paham, apa pun kebijakan yang dibuat, ketika birokrasi terlalu panjang, maka kinerja di lapangan menjadi tidak maksimal.
“Karena memang tulang punggung pemerintahan itu birokrasi, artinya kalau birokrasi ini ‘demam’ (mengalami kendala) semua, maka pemerintahan ini tidak jalan,” tegasnya.
(Nanda/puspen)
