Pojokpublik.id Mandailing Natal – Tiga tahun telah berlalu sejak peristiwa penganiayaan terhadap seorang aktivis lingkungan di kawasan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Desa Tangga Bosi Bukit Siayo, Kecamatan Siabu, Mandailing Natal. Namun, hingga saat ini pelaku belum juga ditangkap. Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA) menilai lambannya proses hukum ini mencerminkan buruknya penegakan hukum di lapangan.
Kemudian Nani Maulana, mengungkapkan bahwa setiap upaya penangkapan selalu bocor terlebih dahulu ke pihak pelaku. “Hal ini mengindikasikan adanya keterlibatan oknum di internal aparat penegak hukum yang sengaja menghalangi proses hukum,” ujarnya.
Lebih jauh, Nani juga menyoroti ancaman-ancaman yang muncul di media sosial terhadap korban, yang diduga dilakukan oleh jaringan yang terhubung dengan tambang emas ilegal. KITA bahkan menerima berbagai laporan masyarakat mengenai dugaan keterlibatan sejumlah oknum aparat negara.
“Diduga ada oknum polisi yang rutin menerima setoran dari para pelaku tambang ilegal, kepala desa yang menerima uang tutup mulut, hingga dugaan lebih serius mengenai keterlibatan oknum TNI dalam distribusi bahan baku tambang ilegal,” tegas Nani.
KITA menilai kondisi ini sebagai bentuk pembiaran terstruktur dan mendesak agar seluruh pihak yang terlibat—baik pelaku penganiayaan maupun jaringan tambang ilegal yang terdiri dari lebih dari 70 bos tambang—segera ditindak tegas.
“Jika negara tidak mampu menindak para pelaku perusak lingkungan ini, maka jelas bahwa negara telah dikalahkan oleh para penjahat,” pungkasnya.
Melalui siaran ini, KITA menyerukan kepada Presiden Republik Indonesia, Kapolri, Panglima TNI, serta seluruh instansi terkait untuk segera turun tangan. Penuntasan kasus ini adalah ujian nyata bagi komitmen negara dalam menegakkan keadilan dan menyelamatkan lingkungan.
