Pojokpublik.id Bandung – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KBB, berkolaborasi dengan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bandung Barat (PC GP Ansor KBB) menggelar Lokakarya Santri Siaga Bencana pada Senin, 20 Oktober 2025.
Acara pembentukan Santri Tangguh Bencana ini dibuka oleh Wakil Bupati Bandung Barat, Bapak H. Asep Ismail.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan santri terhadap potensi bencana alam yang dapat terjadi di lingkungan pesantren maupun masyarakat sekitar.
Acara berlangsung di Aula Pesantren Ar-Risalah Bandung Barat dan diikuti perwakilan santri, pengurus pesantren, serta kader Ansor dan Banser dari berbagai wilayah di Kabupaten Bandung Barat.
Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail, menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus mendorong pesantren menjadi pusat edukasi kebencanaan.
“Kegiatan ini diselenggarakan untuk mensosialisasikan mitigasi bencana dengan pendekatan bahasa agama. Santri dan ulama dapat memberikan ketenangan kepada masyarakat terkait isu Sesar Lembang yang terus berkembang,” ujarnya.
Asep Ismail mengungkapkan, di Kabupaten Bandung Barat terdapat 1.300 hingga 1.500 pondok pesantren, dan sekitar 600 di antaranya telah tervalidasi.
“Ke depan, seluruh pesantren harus memiliki legalitas dan sarana yang setara dengan lembaga pendidikan lain. Pemerintah pusat melalui Kementerian Agama juga akan membentuk Dirjen Pondok Pesantren sebagai bentuk perlindungan hukum bagi santri,” tambahnya.
Wabup menegaskan komitmen Pemkab Bandung Barat untuk meningkatkan infrastruktur pesantren agar lebih aman, nyaman dan sesuai standar kebencanaan.
Menurut Kepala Pelaksana BPBD KBB, Drs. H. Asep Sehabudin, yang didampingi Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD KBB, Dedi Supriadi, SE. MM, pesantren merupakan komunitas besar yang perlu mendapatkan prioritas edukasi kebencanaan. Hal ini merupakan bentuk kolaborasi erat antara GP Ansor KBB dengan BPBD KBB.
“Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menegaskan bahwa penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama: pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Pesantren adalah komunitas terbesar di Bandung Barat, sehingga harus diberdayakan,” jelasnya.
Menurutnya, Sesar Lembang bukan mitos, melainkan ancaman nyata berdasarkan kajian ilmiah. Namun, masyarakat tetap harus melihat bencana sebagai siklus alam yang perlu dihadapi dengan kesiapsiagaan.
“Kita mengajak pimpinan pondok pesantren untuk membekali para santri dengan pengetahuan kebencanaan. Pesantren harus menjadi lingkungan yang tangguh bencana dan mampu melakukan penanganan secara mandiri,” tegasnya.
BPBD juga mencatat, dari 165 desa di Bandung Barat, sebagian besar masuk kategori rawan bencana. Karena itu, pihaknya menggandeng kader Ansor dan relawan desa untuk mempercepat edukasi dan penyebaran informasi kebencanaan.
Dalam lokakarya ini, para peserta dibekali materi, pengenalan risiko bencana (Sesar Lembang, longsor, banjir), teknik mitigasi dan evakuasi. Pembentukan relawan kebencanaan berbasis pesantren dan penguatan koordinasi dengan BPBD dan pemerintah desa.
“Harapannya, setiap pesantren dapat menjadi pusat informasi, edukasi, dan koordinasi ketika terjadi bencana di lingkungan sekitarnya,” ujarnya.
PC GP Ansor KBB bersama BPBD Bandung Barat sepakat untuk melanjutkan program ini secara berkelanjutan di seluruh pesantren. Kolaborasi santri, ulama, pemerintah, dan pemuda dinilai menjadi kunci membangun Kabupaten Bandung Barat yang aman, siap, dan tangguh bencana.
