Pojokpublik.id Jakarta – Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif Universitas Budi Luhur menggelar Seminar Nasional Komunikasi (SENAKOM) 2026 secara daring melalui Zoom, Sabtu (24/1/2026). Seminar ini menghadirkan dua narasumber utama, yakni Kepala Divisi Publikasi Media Indonesia, Iis Zatnika, serta Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI, Mayjen TNI Dr. Rido Hermawan, M.Sc.
Setelah sesi seminar, kegiatan dilanjutkan dengan diseminasi hasil penelitian dari para pemakalah. Pada sesi ini, Pemuda Pemudi Bela Negara (PPBN) turut berpartisipasi sebagai pemakalah. Tim PPBN terdiri atas Pratondo Ario Seno Sudiro selaku Kepala Bidang Hankam, Bagus Wahyu Hutomo selaku Kepala Bidang Digital, Media, dan Komunikasi, Setya Wicaksono Nugroho selaku Anggota Bidang Hankam, serta Mohamad Rohim selaku Anggota Bidang Digital, Media, dan Komunikasi. Dalam penyusunan makalah, tim PPBN juga berkolaborasi dengan Komunitas Peduli Hankam (KPH) yang diwakili Yoga Susatyo.
Tim PPBN mempresentasikan makalah berjudul Urgensi Eksistensi Analis Pertahanan Negara dalam Komunikasi Politik Pertahanan. Dalam paparannya, Pratondo Ario Seno Sudiro menekankan pentingnya pembangunan pertahanan negara sebagai fondasi eksistensi bangsa.
Namun, ia menyoroti masih kuatnya resistensi publik terhadap kebijakan pertahanan, khususnya terkait pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam).
Menurut Ario, resistensi tersebut dipicu minimnya komunikasi strategis dari Kementerian Pertahanan RI kepada masyarakat mengenai dinamika geopolitik global dan eskalasi ancaman yang dihadapi Indonesia.
Kondisi ini, lanjutnya, menegaskan urgensi kehadiran Analis Pertahanan Negara (APN) sebagai aparatur sipil negara yang bertugas melakukan analisis komprehensif di bidang pertahanan, keamanan, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hingga iptek.
“Hasil analisis APN harus dipublikasikan secara sistematis kepada masyarakat agar tumbuh kesadaran kolektif tentang pentingnya pembangunan pertahanan, termasuk kebijakan pengadaan alpalhankam,” ujar Ario.
Sebagai rekomendasi, tim PPBN mendorong Kementerian Pertahanan RI untuk mengembangkan Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara sebagai agen komunikasi politik pertahanan.
Terlebih, pembukaan seleksi CPNS tahun ini dinilai sebagai momentum strategis untuk memperkuat formasi APN.
“Formasi APN sangat relevan dibuka. Perannya krusial sebagai jembatan komunikasi antara kebijakan pertahanan dan pemahaman publik,” tegas Ario.
