Pojokpublik.id Lebak – Ketimpangan pembangunan di Kabupaten Lebak kembali menuai sorotan publik. Di tengah masifnya penataan dan revitalisasi Alun-alun Rangkasbitung dengan anggaran yang tidak sedikit, masyarakat terdampak banjir bandang di Kecamatan Lebak Gedong masih menunggu kepastian realisasi hunian tetap (huntap) yang hingga kini belum sepenuhnya terwujud.
Alun-alun Rangkasbitung kini tampil sebagai ikon baru pusat kota. Berbagai fasilitas publik dibangun dan diperbarui dengan klaim untuk meningkatkan estetika kota, ruang interaksi sosial, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, pembangunan tersebut dinilai berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat Lebak Gedong yang masih hidup dalam ketidakpastian pascabencana.
Sejumlah warga korban banjir bandang mengaku kecewa karena program hunian tetap yang dijanjikan sebagai solusi jangka panjang belum sepenuhnya direalisasikan. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kehidupan sosial, ekonomi, hingga pendidikan masyarakat.
“Hunian tetap bukan sekadar bangunan, tetapi simbol kehadiran negara. Tanpa huntap, masyarakat sulit bangkit dan hidup normal kembali,” ujar Idham MH kepada media ini, Selasa (6/1/2026).
Sebagai perwakilan masyarakat Lebak Gedong, Ia menambahkan keterlambatan realisasi hunian tetap menyebabkan perputaran ekonomi masyarakat tersendat dan akses pendidikan anak-anak menjadi terganggu. Menurutnya, dampak sosial yang ditimbulkan akan jauh lebih besar jika persoalan ini terus dibiarkan.
“Anak-anak kami kesulitan sekolah, orang tua kesulitan bekerja. Ini bukan soal nyaman atau tidak nyaman, tapi soal masa depan masyarakat Lebak Gedong,” tegasnya.
Idham juga mengkritisi revitalisasi Alun-alun Rangkasbitung yang dinilai bukan prioritas utama di tengah masih adanya warga korban bencana yang belum memiliki tempat tinggal layak.
“Revitalisasi alun-alun bukan urgensi mendesak. Tidak ada dampak signifikan terhadap peningkatan PAD, apalagi kemaslahatan masyarakat kelas menengah ke bawah. Yang kami butuhkan adalah rumah, bukan taman kota,” katanya.
Lebih jauh, ia menyoroti sikap kepala daerah yang dinilai enggan membuka ruang dialog dan menerima aspirasi masyarakat Lebak Gedong.
“Ketika aspirasi rakyat hanya dianggap angin lalu, itu menandakan pemimpin gagal menjalankan fungsinya. Seharusnya pemimpin hadir untuk mendengar dan menyelesaikan, bukan justru menutup mata,” ujarnya.
Menurut Idham, kondisi tersebut mencerminkan ketimpangan kebijakan yang berpotensi memperlebar jurang sosial di Kabupaten Lebak.
“Yang miskin makin terpinggirkan, yang berada di pusat kota terus dimanjakan. Jika pola ini terus dibiarkan, ketimpangan sosial akan menjadi bom waktu,” tandasnya.
Ia menegaskan bahwa masyarakat Lebak Gedong tidak menuntut kemewahan, melainkan hak dasar sebagai warga negara.
“Kami tidak meminta istana, kami hanya menagih janji. Janji negara untuk memberikan hunian yang aman dan layak bagi korban bencana,” pungkas Idham.
Masyarakat berharap pemerintah daerah segera mengevaluasi skala prioritas pembangunan dan memberikan kepastian terkait realisasi hunian tetap. Pembangunan, menurut warga, seharusnya berorientasi pada keadilan sosial dan pemerataan, bukan sekadar proyek simbolik di pusat kota.
