Pojokpublik.id Jakarta – Kordinator CBA (Center For Budget Analisis), Jajang Nurjaman melontarkan kritik tajam terhadap Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, terkait pengangkatan Prasetyo Edi Marsudi sebagai Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Perumda Air Minum (PAM) Jaya.
Menurut Jajang Nurjaman, pengangkatan mantan Ketua DPRD DKI Jakarta itu terkesan janggal dan menimbulkan pertanyaan publik. Ia menyinggung dugaan kasus korupsi Bansos DKI tahun 2020 senilai Rp2,85 triliun di Perumda Pasar Jaya yang disebut-sebut juga melibatkan Direktur Arief Nasrudin. Dalam konteks tersebut, Jajang menyebut Prasetyo Edi tak berani bersuara.
“Lucu ini pengangkatan Mantan Ketua DPRD DKI Jakarta jadi Dewas. Padahal ada dugaan korupsi Bansos 2020 sebesar Rp2,85 Triliun, dan Prasetyo Edi Marsudi tidak bisa omon-omon, malah ketakutan,” ujar Jajang Nurjaman, Selasa (5/8).
Jajang juga menyindir bahwa pengangkatan tersebut bisa jadi hanya upaya menyelamatkan Prasetyo dari status sebagai “politisi pengangguran” setelah gagal dalam pencalegan.
“Apakah ini untuk menyelamatkan Prasetyo Edi Marsudi dari pengangguran politik, atau bentuk politik balas jasa dari Pramono Anung ke beliau?” sindir Jajang
Ia menilai, publik tidak lupa bahwa Prasetyo Edi gagal meraih kursi legislatif dalam Pemilu lalu, sehingga muncul persepsi bahwa jabatan di Dewas PAM Jaya ini hanya sebagai pelarian.
Meski begitu, Jajang mengapresiasi komitmen Prasetyo yang menyatakan akan menjaga sumber daya air dan mengampanyekan kesadaran lingkungan. Namun, ia tetap skeptis terhadap janji-janji politisi.
“Yang namanya politisi sekelas Prasetyo Edi pasti bagus dong berkomitmen. Janji juga pasti lebih bagus. Tapi politisi biasa hanya bisa berkomitmen dan berjanji doang. Realisasi ditunggu sampai hari kiamat pun tidak akan ditepati,” tegas Jajang
Pengangkatan politisi ke jabatan strategis BUMD kembali menjadi sorotan. Publik kini menunggu, apakah Prasetyo hanya akan menjadi pengisi kursi atau mampu memberikan perubahan nyata.
