Pojokpublik.id Papua Tengah – Ketua Gerakan Ekonomi Kreatif (Gerak 08) Papua Tengah, Yusak Ernes Tebai, mempertanyakan ketidakjelasan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025, baik di tingkat Pemerintah Provinsi Papua Tengah maupun delapan kabupaten di wilayah tersebut, 7 Juni 2025.
Menurut Yusak, hingga memasuki akhir semester pertama tahun 2025, belum ada realisasi signifikan dari APBD. Padahal, anggaran triliunan rupiah telah disahkan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.
“Pertanyaannya, mampukah dalam enam bulan ke depan anggaran triliunan rupiah ini diserap secara optimal? Apa yang membuat pemerintah daerah tidak segera membongkar APBD induk? Ini menjadi tanda tanya besar,” ungkap Yusak dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (7/6).
Yusak menyayangkan terjadinya kevakuman peredaran keuangan yang berdampak langsung terhadap roda ekonomi masyarakat. Ia menegaskan bahwa seluruh masyarakat di Papua Tengah, baik di provinsi maupun di delapan kabupaten, sangat terdampak karena kegiatan pembangunan praktis tidak berjalan.
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya perhatian dari pemerintah pusat terhadap kondisi ini. Ia berharap media nasional dapat menyuarakan situasi yang terjadi di Papua Tengah agar pemerintah pusat mengetahui bahwa pemerintah daerah belum menjalankan amanah anggaran secara maksimal.
“Sudah enam bulan berlalu. Ini bukan persoalan teknis semata, tapi menyangkut tanggung jawab terhadap rakyat. APBD itu uang rakyat. Harusnya dipakai untuk rakyat, bukan disimpan begitu saja,” tegasnya.
Lampiran: Tabel Anggaran APBD Provinsi dan 8 Kabupaten Se-Provinsi Papua Tengah (2025)
No Wilayah Total APBD (Rp) Status Realisasi Semester I
1 Provinsi Papua Tengah Rp 3,2 Triliun Belum terealisasi
2 Kabupaten Nabire Rp 1,1 Triliun Belum terealisasi
3 Kabupaten Paniai Rp 900 Miliar Belum terealisasi
4 Kabupaten Dogiyai Rp 750 Miliar Belum terealisasi
5 Kabupaten Deiyai Rp 600 Miliar Belum terealisasi
6 Kabupaten Intan Jaya Rp 800 Miliar Belum terealisasi
7 Kabupaten Mimika Rp 2,3 Triliun Belum terealisasi
8 Kabupaten Puncak Rp 1,5 Triliun Belum terealisasi
9 Kabupaten Puncak Jaya Rp 1,2 Triliun Belum terealisasi
Catatan untuk Redaksi:
Permintaan dari tokoh lokal seperti Yusak Ernes Tebai menunjukkan urgensi untuk pengawasan dan transparansi anggaran di daerah. Media pusat diharapkan dapat mengawal isu ini demi terwujudnya pemerataan pembangunan dan keadilan fiskal di tanah Papua.
