Pendamping Koperasi Merah Putih di Banten Belum Terima Gaji, Program Desa Terancam Tersendat
Foto (Red)Pojokpublik.id Lebak – Sejumlah pendamping koperasi yang tergabung dalam Business Assistant (BA) Merah Putih di Provinsi Banten mengeluhkan belum diterimanya gaji hingga pertengahan April 2026. Kondisi ini terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Lebak, dan mulai berdampak pada efektivitas pendampingan di lapangan.
Para pendamping yang selama ini menjadi ujung tombak penguatan ekonomi desa mengaku kesulitan menjalankan tugas akibat keterbatasan biaya operasional. Aktivitas rutin seperti kunjungan ke desa, pembinaan koperasi, hingga pendampingan administrasi kini tidak bisa berjalan maksimal.
“Bukan hanya soal biaya bensin. Kami harus turun langsung ke desa-desa, memastikan koperasi berjalan baik, mulai dari administrasi hingga pengembangan usaha. Tapi ketika kebutuhan dasar saja belum terpenuhi, tentu ini sangat menyulitkan. Di sisi lain, kami juga punya tanggung jawab keluarga,” ujar Taufik Ramdan, salah satu pendamping di Kabupaten Lebak, Senin (20/4/2026).
Ia menegaskan, jika persoalan keterlambatan pembayaran ini tidak segera ditangani, maka berpotensi menghambat bahkan menggagalkan program Koperasi Desa Merah Putih di Banten.
Keterlambatan tersebut juga memunculkan pertanyaan di kalangan pendamping. Pasalnya, beredar informasi bahwa di beberapa provinsi lain, gaji pendamping telah dibayarkan tepat waktu. Hal ini memicu dugaan adanya kendala dalam proses birokrasi di tingkat daerah.
“Kalau di daerah lain bisa cair, kenapa di Banten belum? Ini yang perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi. Jangan sampai kami di lapangan menjadi korban ketidakjelasan sistem,” tambahnya.
Dampak dari kondisi ini mulai dirasakan oleh pengurus koperasi desa. Minimnya pendampingan membuat sejumlah koperasi kesulitan dalam mengelola administrasi, menyusun laporan keuangan, hingga mengembangkan usaha yang dijalankan.
Para pendamping pun mendesak Pemerintah Provinsi Banten untuk segera memberikan kejelasan terkait pencairan gaji. Transparansi anggaran dan kepastian jadwal pembayaran dinilai penting agar program tetap berjalan sesuai tujuan.
“Kami tidak menuntut lebih, hanya kepastian. Ini menyangkut keberlangsungan hidup kami sekaligus masa depan program ekonomi kerakyatan. Jangan sampai semangat yang dibangun justru terhambat oleh persoalan administratif,” tegasnya.
(Tim)
