Bupati Dewi Sampaikan Empat Usulan Strategis kepada Komisi II DPR RI untuk Percepatan Pembangunan Pandeglang
Pojokpublik.co(SERANG) – Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani menyampaikan sejumlah usulan strategis kepada Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam rangka mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pandeglang. Usulan tersebut disampaikan saat menghadiri kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Banten yang berlangsung di Pendopo Gubernur Banten, Rabu (8/7/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Dewi memaparkan empat program prioritas yang dinilai membutuhkan dukungan pemerintah pusat, khususnya melalui Komisi II DPR RI.
Usulan pertama adalah percepatan pembangunan Sekolah Terintegrasi di Kabupaten Pandeglang sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperluas akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat.
“Sekolah ini diperuntukan untuk masyarakat yang berada di desil 1 dan desil 2 yang ekonominya dibawah rata-rata,” ujarnya.
Selanjutnya, Bupati Dewi mendorong pembangunan kawasan industri di sekitar akses jalan tol. Menurutnya, keberadaan kawasan industri akan membuka lapangan pekerjaan baru, menarik investasi, serta menjadi salah satu solusi dalam menekan angka pengangguran di Kabupaten Pandeglang.
“Keberadaan industri di kawasan exit tol diharapkan mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus memberikan kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat,” ujar Dewi.
Selain itu, Bupati juga mengusulkan optimalisasi lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) agar dapat dimanfaatkan sebagai kawasan pertanian modern. Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian di Pandeglang.
Usulan terakhir yang disampaikan adalah percepatan sertifikasi aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Menurut Bupati Dewi, sertifikasi aset daerah sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan tertib administrasi aset, serta mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan.
Bupati Dewi berharap seluruh aspirasi yang disampaikan dapat menjadi perhatian Komisi II DPR RI dan pemerintah pusat sehingga berbagai program strategis di Kabupaten Pandeglang dapat segera direalisasikan.
“Kami berharap dukungan dari pemerintah pusat agar program-program prioritas ini dapat berjalan lebih cepat. Sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Bebarapa usulan Bupati Pandeglang yang berkaitan dengan pertanahan mendapat respon positif dari Tensa Nurdiyani Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Sesditjen PPTR) di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Menurutnya, mengenai lahan yang dimohonkan untuk diajukan ke bank tanah, dikatakannya, nanti harus memproses terlebih dahulu untuk Hak Pengolahan Lahan (HPL) atas nama bank tanah tersebut melalui prosedurnya.
“Sama seperti hak-hak yang lainnya proses pengukuran penetapan sk-nya itu di PTTR, nanti apabila sudah terbit HPL atas nama bank tanah baru dimungkinkan kerjasama,” ungkapnya.Zulfikar Arse Sadikin Wakil Ketua Komisi II DPR RI menambahkan, jika saat ini memang komisi II DPR-RI sudah mengusulkan kepada bank tanah untuk menjadi mitra kerja.
“Sekarang sedang dalam proses, mudah-mudahan segera terbangun itu akan lebih mudah, nanti kalau ada pembahasan terkait eks HGU dan keterkaitan dengan pertanahan bisa lebih mudah,” pungkasnya.
Hadir dalam acara ini Wakil Gubernur Banten Raden Ahmad Dimyati Natakusumah, Forkopimda Banten, unsur Kemendagri, BPN, BKN, Kepala OPD Prov Banten dan Bupati Wali Kota se Banten.
**(ASEP WE/HAERUL KODAR).
Pos Terkait
Trending Post
