Pojokpublik.id Serang — Insiden kekerasan mewarnai penyegelan pabrik PT Genesis Regeneration Smelting di Kawasan Industri Jawilan, Kabupaten Serang, Kamis (21/8). Rombongan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang dipimpin Deputi Gakkum Irjen Pol Rizal Irawan bersama sejumlah wartawan dilaporkan mengalami pemukulan, pengeroyokan, dan intimidasi setelah melakukan penindakan.
Menurut laporan media dan keterangan saksi, aksi brutal itu diduga melibatkan petugas keamanan perusahaan (satpam), oknum organisasi massa (ormas)/preman, serta dua anggota Brimob. Polda Banten menyebut telah mengidentifikasi sejumlah nama dan mengamankan beberapa orang untuk pemeriksaan.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelumnya mengecam keras pengeroyokan ini. Dewan Pers juga menilai kejadian tersebut sebagai bentuk nyata kriminalisasi terhadap jurnalis.
TTKDH Angkat Bicara
Sekretaris Tjimande Tari Kolot Kebon Djeruk Hilir (TTKDH) Kabupaten Lebak, Abdul Rohim musanif, angkat bicara keras atas insiden yang mencoreng wajah penegakan hukum lingkungan di Banten.
“Kami mengecam tindakan brutal terhadap aparat negara dan jurnalis. Negara tidak boleh kalah oleh preman, ormas, atau oknum aparat yang menjadi beking perusahaan. Ini bukan sekadar tindak kriminal, tapi serangan terhadap hukum dan demokrasi,” tegas Abdul Rohim, Jumat (22/8).
Ia mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas siapa dalang dan penyuruh pengerahan massa dalam bentrokan tersebut. “Jangan berhenti pada pelaku lapangan. Publik berhak tahu siapa yang memerintahkan Brimob, siapa yang membayar preman, dan siapa yang mendapat keuntungan dari kekerasan ini,” ujarnya.
TTKDH juga meminta Komnas HAM, Dewan Pers, dan lembaga pengawas kepolisian ikut terlibat dalam investigasi independen agar proses hukum berjalan transparan.
Sorotan Publik
Peristiwa ini menambah daftar panjang kasus kekerasan terhadap jurnalis dan aparat negara saat menjalankan tugas resmi. Insiden di PT Genesis Regeneration Smelting dinilai menjadi ujian serius bagi kepolisian, apakah mampu menindak tegas oknum aparat, preman, maupun perusahaan besar yang melanggar hukum.
“Bila kasus ini dibiarkan, maka akan ada impunitas. Banten bisa menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum lingkungan di Indonesia,” tambah Abdul Rohim.
Kasus ini masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Publik menunggu langkah nyata aparat hukum dalam membongkar aktor intelektual di balik pengerahan kekuatan yang menyerang rombongan KLH dan wartawan.
