Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Rizqi Ahmad FauziPojokpublik.id Lebak – Memasuki satu tahun kepemimpinan Kepala Daerah Kabupaten Lebak, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Lebak, Senin (2/3/2026).
Sekitar 250 mahasiswa dari berbagai organisasi memadati halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Lebak untuk menyampaikan sedikitnya 14 tuntutan. Aksi tersebut dipusatkan di depan Kantor Bupati Lebak sebagai bentuk protes terhadap sejumlah persoalan yang dinilai belum terselesaikan selama satu tahun terakhir.
Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah proyek renovasi dan penataan Alun-Alun Lebak. Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Rizqi Ahmad Fauzi, menilai proyek tersebut sarat kejanggalan, mulai dari proses pelelangan hingga teknis pelaksanaan yang disebut tidak sesuai spesifikasi.
Menurut Rizqi, proyek dengan nilai anggaran mencapai Rp4,9 miliar itu harus dibuka secara transparan kepada publik.
“Alun-alun yang seharusnya menjadi wajah Kabupaten Lebak justru diduga menjadi ajang permainan proyek. Dari proses lelang hingga pelaksanaan terlihat banyak anomali. Pemerintah daerah harus transparan dan akuntabel terkait tender ini,” tegasnya dalam orasi.
Selain proyek alun-alun, massa aksi juga menyoroti rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lebak yang pada 2024 tercatat sebesar 68,33. Angka tersebut menempatkan Lebak sebagai daerah dengan IPM terendah di Provinsi Banten.
Rizqi menilai kondisi itu memprihatinkan, mengingat Kabupaten Lebak merupakan wilayah dengan luas hampir sepertiga dari total wilayah Provinsi Banten.
“Lebak adalah daerah yang luasnya hampir sepertiga Provinsi Banten, tetapi IPM-nya justru paling rendah. Ini menjadi anomali yang harus segera dibenahi,” ujarnya.
Melalui momentum satu tahun kepemimpinan kepala daerah, mahasiswa mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan program pembangunan yang telah berjalan. Mereka juga meminta pemerintah daerah menghadirkan solusi konkret atas berbagai persoalan yang diangkat dalam aksi tersebut.
“Kepala daerah sebagai pemangku kebijakan harus berani melakukan evaluasi satu tahun kepemimpinan dan menghadirkan solusi nyata untuk menyelesaikan permasalahan yang ada,” pungkas Rizqi.
Pos Terkait
Trending Post
