Belum Ada Klarifikasi, DPD KNPI Pandeglang Pertanyakan Keterbukaan Informasi Dinas PUPR Pandeglang
Ilham Mutakhir mengaku belum menerima konfirmasi maupun penjelasan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pandeglang. Rabu 21 Oktober 2026
Pojokpublik.id PANDEGLANG — Hingga 21 Oktober 2026, Ilham Mutakhir mengaku belum menerima konfirmasi maupun penjelasan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pandeglang terkait pelaksanaan kegiatan pelatihan tenaga kerja konstruksi yang sebelumnya menjadi sorotan.
Menurut Ilham, belum adanya konfirmasi, baik kepada dirinya maupun kepada media, semakin memperkuat pertanyaan mengenai sejauh mana keterbukaan informasi publik diterapkan dalam pelaksanaan program tersebut.
“Persoalan ini sebenarnya sederhana. Masyarakat hanya membutuhkan kejelasan dan keterbukaan. Kami ingin mengetahui bagaimana kegiatan ini disosialisasikan, siapa yang berkesempatan mengikuti pelatihan, apa persyaratannya, serta bagaimana anggaran yang digunakan dipertanggungjawabkan,” ujar Ilham Mutakhir.
Ia menegaskan bahwa belum adanya tanggapan bukan berarti secara otomatis membuktikan adanya pelanggaran. Namun, kondisi tersebut patut menjadi perhatian dan perlu dijawab melalui penjelasan resmi dari instansi terkait.
“Ketika informasi mengenai kegiatan sulit ditemukan dan sampai hari ini belum ada konfirmasi yang kami terima, tentu pertanyaan publik semakin berkembang. Pemerintah tidak seharusnya membiarkan pertanyaan masyarakat tanpa kejelasan. Transparansi bukan sekadar menyelesaikan kegiatan, melainkan juga memastikan masyarakat mengetahui dan memahami prosesnya,” tegasnya.
Ilham berharap Dinas PUPR Kabupaten Pandeglang segera memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak berkembang persepsi negatif di tengah masyarakat.
Baginya, kritik yang disampaikan bukan untuk menghambat program pemerintah, melainkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan anggaran publik.
“Kami tidak sedang mencari kesalahan. Kami hanya meminta kejelasan. Jika pelaksanaan program sudah sesuai ketentuan, sampaikan kepada publik secara terbuka. Jangan sampai masyarakat justru kesulitan memperoleh informasi mengenai program yang diselenggarakan atas nama kepentingan mereka,” tutup Ilham.
