Dinas PUPR Pandeglang Gelar FGD, Sekda Siap Kawal SANG DEWI, Kaban BAPPEDA Beri Saran
Pojokpublik.id – PANDEGLANG — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pandeglang menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama unsur pemerintah daerah dan masyarakat untuk membahas penguatan keterbukaan informasi publik melalui inovasi digital serta evaluasi pembangunan infrastruktur. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum pengenalan dan pengembangan aplikasi SANG DEWI (Sistem Analisis Geografis – Dashboard Evaluasi Wilayah dan Infrastruktur).
FGD tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang Asep Rahmat, Kepala BAPPEDA Hasan Bisri, Kepala Dinas PUPR H. Roni, serta Sekretaris Dinas PUPR Eli Hamdiah selaku penggagas inovasi SANG DEWI. Turut berpartisipasi para camat melalui pertemuan daring Zoom, akademisi Soni, unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM), wartawan, dan tokoh masyarakat.
Sekda Kabupaten Pandeglang, Asep Rahmat, menyatakan dukungannya terhadap pengembangan SANG DEWI sebagai inovasi digitalisasi informasi publik yang diharapkan mampu memperkuat perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pandeglang.
Menurut Asep, inovasi tersebut perlu dikawal bersama agar dapat direalisasikan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam menjawab pekerjaan rumah pemerintah daerah di sektor infrastruktur.
Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat membutuhkan langkah terukur, perencanaan yang matang, serta sinergi antarlembaga.
Asep optimistis SANG DEWI dapat menjadi salah satu instrumen pendukung untuk mendorong pencapaian target pembangunan infrastruktur secara bertahap, melalui upaya PHPD yang bersinergi dengan BAPPEDA.
“Pemerintah daerah mendukung inovasi ini dan akan mengawal agar pelaksanaannya dapat berjalan optimal. Kita memiliki pekerjaan rumah dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat yang harus diselesaikan secara bertahap,” demikian pandangan Asep dalam pembahasan tersebut.
SANG DEWI, Dorong Transparansi Informasi Infrastruktur
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pandeglang, H. Roni, yang turut memberikan pendampingan atau mentoring dalam pengembangan aplikasi SANG DEWI, menjelaskan bahwa pelaksanaan FGD menjadi bagian penting dalam memperkuat pengelolaan informasi publik di lingkungan dinasnya.
Ia menyampaikan bahwa pengelolaan informasi terkait infrastruktur perlu dilakukan secara terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut mencakup informasi mengenai jalan, irigasi, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), serta penataan ruang.
Menurutnya, kebutuhan terhadap informasi yang terintegrasi menjadi salah satu alasan penting untuk mendorong terobosan digital melalui SANG DEWI yang diinisiasi Sekretaris Dinas PUPR, Eli Hamdiah.
Roni juga menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan instruksi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan informasi publik di lingkungan dinas yang menangani sektor infrastruktur.
Melalui aplikasi tersebut, informasi kewilayahan dan kondisi infrastruktur diharapkan dapat disajikan secara lebih sistematis sehingga membantu proses evaluasi, pengambilan keputusan, dan penentuan prioritas pembangunan.
Meski demikian, efektivitas aplikasi ini nantinya akan sangat bergantung pada kelengkapan data, pembaruan informasi secara berkala, serta konsistensi perangkat daerah dalam memanfaatkannya.
BAPPEDA Sarankan Dashboard Ditetapkan Melalui Keputusan Bupati
Dalam forum yang sama, Kepala BAPPEDA Kabupaten Pandeglang, Hasan Bisri, memberikan masukan mengenai aspek kelembagaan dan keberlanjutan inovasi SANG DEWI.
Hasan menyarankan agar dashboard SANG DEWI ditetapkan melalui keputusan Bupati Pandeglang. Menurutnya, penetapan tersebut penting untuk memberikan landasan formal yang lebih kuat sekaligus memastikan inovasi tidak hanya menjadi program internal Dinas PUPR.
Ia berpandangan, kejelasan dasar penetapan akan menjadi bukti atau evidence mengenai kedudukan dashboard tersebut dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Dengan penetapan melalui keputusan kepala daerah, SANG DEWI diharapkan memiliki keberlanjutan yang lebih terjamin dan dapat dimanfaatkan lintas perangkat daerah, bukan hanya selama program tersebut dikembangkan oleh pejabat atau pimpinan dinas tertentu.
Masukan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam diskusi, mengingat inovasi digital pemerintahan memerlukan dukungan kebijakan, pembagian tanggung jawab, serta komitmen lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
FGD Juga Bahas Optimalisasi Retribusi PBG
Selain membahas pengembangan dan penguatan SANG DEWI, FGD turut menyoroti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), khususnya upaya optimalisasi pelayanan dan pencapaian target penerimaan retribusi daerah.
Kepala Dinas PUPR H. Roni mengimbau para camat agar memaksimalkan kinerja dan koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan yang berkaitan dengan PBG. Ia menekankan pentingnya kontribusi seluruh OPD penghasil dalam mendukung pencapaian target pendapatan daerah sesuai kewenangan masing-masing.
Sementara itu, Sekda Asep Rahmat menyoroti adanya kebijakan pemerintah pusat yang membebaskan retribusi PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat, tetapi sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menyusun proyeksi dan mencapai target penerimaan retribusi.
Karena itu, diperlukan perhitungan yang realistis, pemetaan potensi penerimaan, serta strategi pelayanan yang tetap berpihak kepada masyarakat tanpa mengabaikan target pendapatan daerah.
Kolaborasi Jadi Kunci Keberlanjutan Inovasi
Pelaksanaan FGD ini memperlihatkan bahwa digitalisasi informasi infrastruktur tidak cukup berhenti pada peluncuran aplikasi. Diperlukan dukungan kebijakan, kualitas data, koordinasi lintas OPD, serta partisipasi masyarakat agar sistem yang dibangun benar-benar berfungsi sebagai instrumen evaluasi pembangunan.
SANG DEWI yang digagas Eli Hamdiah diharapkan dapat berkembang menjadi dashboard informasi kewilayahan dan infrastruktur yang mendukung perencanaan pembangunan secara lebih terukur, transparan, dan berkelanjutan.
Dukungan Sekda, masukan Kepala BAPPEDA, serta pendampingan Kepala Dinas PUPR menjadi bagian dari proses pengembangan inovasi tersebut. Tahap berikutnya adalah memastikan gagasan yang dibahas dalam forum dapat diterjemahkan menjadi kebijakan, sistem kerja, dan pemanfaatan data yang konkret.
Dengan demikian, SANG DEWI diharapkan tidak sekadar menjadi inovasi digital, tetapi juga menjadi salah satu sarana untuk memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan infrastruktur dan pelayanan publik masyarakat Kabupaten Pandeglang.
