Etika Kekuasaan dan Sensitivitas Sosial: Ketika Protes Pajak THR Dijawab “Protes ke Bosnya”

Pojokpublik.id Jakarta – Di tengah meningkatnya keluhan pekerja mengenai pemotongan pajak atas Tunjangan Hari Raya (THR), publik dikejutkan oleh sebuah pernyataan dari Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa) yang menyarankan agar pekerja yang tidak puas dengan potongan pajak THR “memprotes bosnya, bukan pemerintah”.

Pernyataan tersebut mungkin dimaksudkan sebagai penjelasan teknis mengenai mekanisme pemotongan pajak penghasilan oleh perusahaan. Namun dalam konteks komunikasi publik, kalimat itu justru menimbulkan kesan yang tidak elok dan kurang sensitif terhadap keresahan masyarakat khususnya para pekerja yang menjadikan THR sebagai penopang utama kebutuhan menjelang hari raya.

Baca Juga

Maraknya Flexing Yang Mengancam Masa Depan

15 Mei 2023

Persoalan ini sebenarnya bukan semata soal pajak. Ia menyentuh sesuatu yang lebih mendasar: etika kekuasaan dalam merespons aspirasi rakyat.

Pajak Adalah Kebijakan Negara

Dalam sistem perpajakan modern, perusahaan memang berperan sebagai pemotong pajak penghasilan karyawan. Namun perusahaan menjalankan fungsi itu bukan atas kehendak sendiri, melainkan karena kewajiban yang ditetapkan negara melalui regulasi perpajakan.

Baca Juga

Pilkada Kota Bekasi 2024: Ridho Menang Tipis, Data KPU 97.9% Tunjukkan Prediksi Kemenangan di Tengah Persaingan Ketat

28 Nov 2024

Artinya, ketika pekerja mempertanyakan mengapa THR mereka dipotong pajak, pertanyaan tersebut pada hakikatnya diarahkan kepada kebijakan fiskal negara, bukan sekadar praktik administratif perusahaan.

Di titik inilah pernyataan “protes ke bosnya” menjadi problematis. Kalimat itu seolah memindahkan tanggung jawab dari pembuat kebijakan kepada pelaksana teknis. Padahal dalam tata kelola pemerintahan yang akuntabel, pejabat publik seharusnya berdiri di depan untuk menjelaskan kebijakan yang diambil negara bukan justru menjauh darinya.

THR dan Sensitivitas Sosial

Bagi sebagian kalangan menengah atas, potongan pajak atas THR mungkin hanya angka kecil dalam slip penghasilan. Namun bagi jutaan pekerja dengan pendapatan terbatas, THR memiliki arti yang jauh lebih besar.

THR adalah momen ekonomi yang ditunggu setiap tahun. Ia dipakai untuk memenuhi kebutuhan hari raya, membantu keluarga di kampung, melunasi utang kecil, atau sekadar memberi kebahagiaan sederhana bagi anak-anak.

Karena itu, ketika penghasilan tambahan yang sangat dinantikan itu berkurang karena pajak, wajar jika muncul pertanyaan atau bahkan keluhan. Respons negara terhadap keluhan semacam ini seharusnya tidak hanya didasarkan pada logika fiskal semata, tetapi juga empati sosial.

Dalam komunikasi publik, empati sering kali lebih penting daripada sekadar ketepatan teknis.

Etika Komunikasi Pejabat Publik

Seorang menteri tidak hanya berbicara sebagai individu. Ia berbicara sebagai representasi negara. Karena itu setiap pernyataan publik membawa konsekuensi simbolik tentang bagaimana negara memandang rakyatnya.

Etika komunikasi pejabat publik setidaknya menuntut tiga hal:

pertama, kejelasan menjelaskan kebijakan;

kedua, kesediaan memikul tanggung jawab;

ketiga, penghormatan terhadap aspirasi masyarakat.

Ketika masyarakat menyampaikan kritik atau protes, respons yang paling konstruktif bukanlah mengarahkan mereka kepada pihak lain. Respons yang lebih tepat adalah menjelaskan dasar kebijakan tersebut: mengapa pajak dikenakan, bagaimana mekanismenya, dan apakah terdapat ruang untuk perbaikan.

Penjelasan yang terbuka tidak hanya meredakan keresahan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Negara dan Kepercayaan Publik

Dalam ekonomi modern, kepercayaan publik merupakan modal yang sangat penting bagi keberhasilan kebijakan fiskal. Tanpa kepercayaan, setiap kebijakan pajak akan selalu dipandang sebagai beban, bukan kontribusi bersama bagi pembangunan.

Karena itu komunikasi negara mengenai pajak harus dibangun di atas fondasi transparansi dan empati.

Pada akhirnya, persoalan ini mungkin tampak kecil: sebuah kalimat yang diucapkan dalam forum publik. Namun dalam politik, kata-kata memiliki daya simbolik yang besar. Ia dapat memperkuat legitimasi negara atau justru menciptakan jarak antara pemerintah dan rakyat.

Ketika rakyat bertanya tentang pajak yang mereka bayar, jawaban negara seharusnya bukanlah “protes ke bosnya.”

Jawaban negara seharusnya adalah penjelasan, tanggung jawab, dan penghormatan kepada rakyat yang menjadi sumber kedaulatan itu sendiri.