FWS Desak Bapenda Lebak Gelar Audiensi Terbuka Soal Transparansi Pajak Daerah
Aji Rosyad (Dok Istimewa-red)Pojokpublik.id Lebak – Ketua Umum Forum Wartawan Solid (FWS), Aji Rosyad meminta agar dilakukan audiensi terbuka antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lebak bersama FWS terkait pencapaian pajak daerah di Kabupaten Lebak.
Audiensi tersebut diharapkan membahas secara terbuka berbagai sektor pendapatan daerah, mulai dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), retribusi parkir, pajak penyerapan air perusahaan, hingga pajak dari sektor pertambangan yang diduga masih banyak beroperasi secara ilegal.
“Kami meminta agar persoalan pajak di Bapenda dibuka secara transparan kepada publik. Berapa sebenarnya pendapatan yang masuk dari seluruh sektor pajak, baik tambang, perusahaan, PBB, perusahaan makanan, hingga hotel,” ujar Aji dalam keterangan resminya, Rabu (20/5/2026).
Menurutnya, keterbukaan informasi terkait pajak sangat penting agar masyarakat memahami kewajiban pajak serta manfaatnya terhadap pembangunan daerah.
Aji menilai, komunikasi yang kurang baik antara pihak media dan Badan Pendapatan Daerah justru menghambat keterbukaan informasi kepada masyarakat.
“Saya bersama tim khusus akan mendatangi Bapenda untuk melakukan audiensi secara langsung dan terbuka terkait bagaimana sebenarnya pendapatan pajak yang masuk ke daerah secara keseluruhan,” tegasnya.
Ia juga mengaku telah mencoba berkomunikasi dengan Sekretaris Bapenda Lebak. Namun, respons yang diterima dinilai kurang mencerminkan pelayanan yang baik terhadap insan pers.
“Kami sudah berupaya menjalin komunikasi, namun respons yang diberikan hanya berupa emotikon jempol. Tentu hal ini sangat kami sayangkan,” kata Aji.
Karena itu, pihaknya meminta agar persoalan tersebut dapat dibahas secara terbuka dan transparan demi kepentingan publik.
“Maka dari itu, kami ingin membuktikan secara terbuka dan transparan,” tandasnya.
Aji menambahkan, apabila audiensi maupun upaya konfirmasi tidak mendapatkan respons yang baik, maka pihaknya akan mengambil langkah lanjutan dengan menggelar aksi mosi tidak percaya terhadap pelayanan di Bapenda Lebak.
“Selain itu, kami juga akan mendatangi Ombudsman Banten untuk menyampaikan dugaan buruknya pelayanan di Bapenda. Kami sebagai pilar keempat demokrasi saja diperlakukan seperti itu, apalagi masyarakat,” pungkasnya. (Tim/red)
