APKSI Dorong Pemerintah Tetapkan Status ASN PPPK Penuh dan Standar Upah Layak bagi Pekerja Kesehatan
Asosiasi Pekerja Kesehatan Indonesia (APSKI) menyatakan terus memperjuangkan aspirasi para pekerja kesehatan, Minggu 30 Agustus 2026
Pojok publik.id Pandeglang – Asosiasi Pekerja Kesehatan Indonesia (APKSI) menyatakan terus memperjuangkan aspirasi para pekerja kesehatan agar memperoleh kepastian status kepegawaian sebagai ASN PPPK Penuh maupun PNS, sekaligus mendorong terwujudnya kesejahteraan melalui pemberian upah atau gaji yang layak sesuai standar profesi tenaga kesehatan.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, APKSI melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dalam audiensi tersebut, APKSI menyampaikan sejumlah aspirasi, salah satunya terkait perlunya penetapan standar upah minimum bagi seluruh pekerja kesehatan, baik tenaga medis maupun nonmedis yang bertugas di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan.
Menurut APKSI, beban kerja pekerja kesehatan semakin berat seiring dengan tuntutan pelayanan kesehatan yang harus berlangsung selama 24 jam. Selain menjalankan pelayanan kegawatdaruratan, persalinan, dan layanan kesehatan lainnya, tenaga kesehatan juga dituntut menyukseskan berbagai program prioritas pemerintah, termasuk Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang memiliki target cakupan pelayanan secara maksimal.
APKSI menilai sektor kesehatan merupakan salah satu layanan dasar yang sangat vital bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah pusat diharapkan memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan tenaga kesehatan melalui penetapan standar upah minimum yang layak, kepastian status kepegawaian, serta perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya.
Ketua APKSI DPD Pandeglang, Elda, mengungkapkan bahwa kondisi kesejahteraan tenaga kesehatan, khususnya PPPK paruh waktu, masih sangat memprihatinkan. Menurutnya, di sejumlah daerah masih terdapat tenaga kesehatan yang hanya menerima upah sekitar Rp500 ribu per bulan.
“Upah tenaga kesehatan saat ini yang hanya sekitar Rp500 ribu per bulan tentu belum sebanding dengan beban kerja, tanggung jawab, serta risiko yang kami hadapi setiap hari. Kami dituntut memberikan pelayanan kesehatan selama 24 jam, menjalankan berbagai program prioritas pemerintah, hingga melayani masyarakat dalam kondisi darurat. Sudah seharusnya pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan tenaga kesehatan,” ujar Elda.
Menurut Elda, di tengah berbagai keterbatasan yang dihadapi, para pekerja kesehatan tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Apa pun kondisi yang kami hadapi saat ini, para pekerja kesehatan tetap memberikan pelayanan yang terbaik dan maksimal kepada masyarakat. Namun, kami berharap pemerintah pusat dapat memberikan penghargaan yang nyata kepada pekerja kesehatan, bukan hanya dalam bentuk apresiasi, tetapi juga melalui kepastian status kepegawaian, peningkatan kesejahteraan, serta pemberian upah yang lebih layak sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab profesi kami,” ujar Elda.
Ia menegaskan, perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan tenaga kesehatan menjadi faktor penting untuk menjaga motivasi dan profesionalisme para pekerja kesehatan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.
Ia menambahkan, rendahnya tingkat kesejahteraan tersebut dikhawatirkan dapat berdampak pada kondisi psikologis pekerja kesehatan yang setiap hari dihadapkan pada tuntutan pelayanan yang tinggi di tengah meningkatnya kebutuhan hidup.
APKSI berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja kesehatan melalui kebijakan yang berpihak pada tenaga kesehatan, sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat terus terjaga dan semakin optimal.
Pos Terkait
Trending Post
