Khoeru rosi ketua HMI MPO Pandeglang mengatakan “Bagi kami, Ujung Kulon bukan sekadar hamparan wilayah yang dapat dipandang melalui kepentingan ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam. Rabu 18 November 2026
Pojokpublik.id Pandeglang 18 November 2026 ,Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Pandeglang memandang polemik pemindahan Badak Jawa dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) tidak dapat dilepaskan dari persoalan yang lebih mendasar, yakni perlindungan ekosistem dan keberlanjutan kawasan konservasi Ujung Kulon.
Di tengah perhatian publik terhadap wacana pemindahan Badak Jawa, muncul persoalan lain yang patut mendapat perhatian serius, yaitu penetapan sebagian wilayah perairan sekitar TNUK sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026.
Khoeru rosi ketua HMI MPO Pandeglang mengatakan “Bagi kami, Ujung Kulon bukan sekadar hamparan wilayah yang dapat dipandang melalui kepentingan ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam. Ujung Kulon merupakan warisan ekologis, benteng keanekaragaman hayati, serta habitat terakhir Badak Jawa yang keberadaannya menjadi tanggung jawab bersama.”
Kami memahami bahwa penetapan WUP tidak serta-merta merupakan izin operasional pertambangan. Namun secara kritis kami menilai kebijakan ini mencerminkan kontradiksi tata kelola negara yang sangat serius.
Di satu sisi, pemerintah berdalih ingin menyelamatkan populasi Badak Jawa melalui skema translokasi dengan alasan kerentanan habitat dan risiko bencana. Di sisi lain, negara justru membuka karpet merah bagi potensi industri ekstraktif di zona penyangga dan perairan yang berbatasan langsung dengan kawasan konservasi.
Logika kebijakan semacam ini patut dipertanyakan. Pemindahan satwa langka tanpa diikuti sterilisasi kawasan penyangga dari ancaman industri justru memunculkan kecurigaan publik bahwa narasi konservasi hanya dijadikan tameng untuk mengosongkan atau melonggarkan status perlindungan ruang di sekitar Ujung Kulon demi kepentingan investasi jangka panjang.
Penetapan WUP adalah pintu masuk legal bagi ekspansi pertambangan yang berpotensi merusak ekosistem pesisir, mencemari perairan, memicu konflik agraria serta ruang laut nelayan lokal, dan menciptakan tekanan ekologis baru terhadap keutuhan TNUK.
Atas dasar tersebut, HMI MPO Cabang Pandeglang menegaskan sikap:
*1.* Menolak segala bentuk rencana pemindahan Badak Jawa yang mengabaikan pembenahan, pemulihan, dan perlindungan menyeluruh terhadap habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon.
*2.* Mendesak Kementerian ESDM untuk segera mencabut dan meninjau ulang Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 terkait penetapan Wilayah Usaha Pertambangan di perairan sekitar Ujung Kulon.
*3.* Menuntut pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin keutuhan zona penyangga TNUK dari segala bentuk ancaman industri ekstraktif yang berpotensi merusak ekosistem darat maupun laut.
> *”Jangan Bicara Menyelamatkan Badak Jawa Jika Ruang Hidupnya Tidak Mendapat Jaminan Perlindungan!”*
