Ilham menilai wacana tersebut tidak boleh dipandang sebatas persoalan teknis pemindahan satwa dilindungi dengan dalih mitigasi bencana alam, Selasa 17 November 2026
Pojokpublik.id PANDEGLANG –17 November 2026, Wacana pemindahan atau relokasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, menuai penolakan keras dari Ilham Mutakhir selaku tokoh pemuda Pandeglang.
Ilham menilai wacana tersebut tidak boleh dipandang sebatas persoalan teknis pemindahan satwa dilindungi dengan dalih mitigasi bencana alam, seperti potensi tsunami maupun aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Menurutnya, Ujung Kulon memiliki nilai ekologis, historis, sosial, dan kebudayaan yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Badak Jawa.
“Ujung Kulon bukan sekadar hamparan hutan atau kawasan konservasi yang bisa diperlakukan hanya berdasarkan pertimbangan administratif. Kawasan ini menyimpan sejarah panjang, nilai kebudayaan, kearifan lokal, serta amanat leluhur yang harus kita hormati dan jaga. Jangan sampai kebijakan yang mengatasnamakan penyelamatan justru mengabaikan nilai-nilai tersebut,” tegas Ilham.
Ia juga mempertanyakan argumentasi ancaman bencana alam yang dijadikan salah satu dasar wacana relokasi. Menurutnya, Badak Jawa telah melewati sejarah panjang perubahan alam, termasuk peristiwa dahsyat letusan Gunung Krakatau pada 1883.
Meskipun demikian, Ilham menegaskan bahwa ancaman bencana tidak boleh diabaikan. Namun, mitigasi bencana seharusnya menjadi bagian dari penguatan perlindungan habitat asli, bukan secara otomatis dijadikan alasan untuk memindahkan satwa dari ekosistem alaminya.
“Kalau kekhawatirannya adalah bencana alam, mengapa yang pertama kali diwacanakan justru pemindahan badaknya? Mengapa tidak memperkuat sistem perlindungan habitat, mitigasi bencana, pemantauan ekosistem, dan strategi peningkatan populasi Badak Jawa di Ujung Kulon?” ujarnya.
HORMATI AMANAT LELUHUR DAN HAK MASYARAKAT ADAT
Lebih jauh, Ilham menegaskan bahwa Ujung Kulon memiliki keterikatan historis dan kebudayaan dengan masyarakat adat, khususnya masyarakat Baduy yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan alam.
Baginya, persoalan ini tidak boleh hanya diselesaikan melalui pendekatan birokrasi dan kajian teknis semata. Suara masyarakat adat dan masyarakat lokal harus menjadi bagian penting dalam setiap pengambilan keputusan.
Ia mengingatkan bahwa konstitusi Indonesia melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 telah memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.
“Hukum adat, amanat leluhur, dan kearifan lokal tidak boleh dipandang sebagai pelengkap dalam kebijakan pembangunan maupun konservasi. Bagi masyarakat adat, menjaga alam merupakan tanggung jawab antargenerasi. Karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut Ujung Kulon harus menghormati nilai dan hak masyarakat adat,” ungkapnya.
JANGAN SAMPAI MENGULANG KEGAGALAN TRANSLOKASI
Ilham juga menyinggung kematian Badak Jawa bernama Musofa pada November 2025 setelah dipindahkan ke kawasan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) di dalam Taman Nasional Ujung Kulon.
Peristiwa tersebut, menurutnya, harus menjadi bahan evaluasi serius sebelum pemerintah mengambil langkah translokasi yang lebih jauh.
Ia menilai pemindahan satwa langka bukan perkara sederhana. Dibutuhkan kajian mendalam mengenai kondisi kesehatan individu, kesesuaian habitat, ketersediaan pakan, daya dukung ekosistem, potensi penyakit, hingga keberhasilan adaptasi dan reproduksi.
“Jangan sampai niat menyelamatkan justru menghadirkan risiko baru bagi kelangsungan hidup satwa yang sudah sangat langka ini. Kita tidak boleh mengambil keputusan besar tanpa dasar ilmiah yang kuat dan transparansi kepada publik,” tambahnya.
DORONG PERLINDUNGAN UJUNG KULON, BUKAN SEKADAR WACANA PEMINDAHAN
Sebagai bentuk sikap dan tanggung jawab moral terhadap kelestarian lingkungan Pandeglang, Ilham mendesak pemerintah untuk:
Memprioritaskan perlindungan dan pemulihan ekosistem Taman Nasional Ujung Kulon sebagai habitat alami Badak Jawa.
Membuka seluruh kajian ilmiah dan analisis risiko terkait wacana relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo.
Melibatkan masyarakat adat Baduy, masyarakat lokal Pandeglang, akademisi, peneliti, dan organisasi lingkungan dalam proses pengambilan kebijakan.
Memperkuat mitigasi bencana alam, perlindungan kawasan, serta pengawasan terhadap berbagai ancaman terhadap habitat Badak Jawa.
Menjamin bahwa setiap kebijakan konservasi tidak mengabaikan nilai sejarah, kebudayaan, kearifan lokal, dan hak masyarakat adat.
Memastikan bahwa setiap rencana pembangunan habitat kedua benar-benar didasarkan pada kepentingan jangka panjang kelangsungan hidup Badak Jawa, bukan sekadar kepentingan proyek.
Menutup pernyataannya, Ilham menegaskan bahwa Badak Jawa merupakan bagian penting dari identitas ekologis Ujung Kulon dan warisan alam Indonesia yang harus dijaga bersama.
“Jangan sampai kita terlalu mudah berbicara tentang memindahkan satwa, tetapi lupa menjaga rumah tempat mereka tumbuh dan bertahan selama ratusan bahkan ribuan tahun. Ujung Kulon memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada sekadar lokasi konservasi. Ada sejarah, ada kebudayaan, ada amanat leluhur, dan ada tanggung jawab kita kepada generasi mendatang.”
“Kami menolak segala bentuk kebijakan yang mengabaikan kepentingan ekologis, sejarah, kebudayaan, dan hak masyarakat adat. Selamatkan Badak Jawa dengan menjaga Ujung Kulon, bukan dengan mengabaikan akar kehidupan dan sejarahnya.”
ILHAM MUTAKHIR
Tokoh Pemuda Pandeglang
