Masyarakat Dibuat Bingung, Dinas ESDM Provinsi Banten diNilai Kurangnya Transparan Terhadap titik wilayah WPR Lebak
Keterangan Foto:Wakil BEM Banten Bersatu, Rizqi Ahmad Fauzi, Kamis 2 Juli 2026
Pojokpublik.id LEBAK, 2 Juni 2026 – Kabupaten Lebak dikenal memiliki potensi sumber daya alam pertambangan yang melimpah. Namun, kekayaan tersebut belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Alih-alih dinikmati warga lokal, potensi itu dinilai lebih banyak tereksploitasi oleh investor dan kelompok oligarki.
Salah satu harapan masyarakat agar bisa ikut menikmati sumber daya di daerahnya sendiri adalah keberadaan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Untuk mengakomodasi hal itu, Kementerian ESDM RI menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 65 Tahun 2026 pada 12 Februari 2026. Dalam lampirannya memuat data peta titik koordinat WPR di Provinsi Banten. Tercatat ada 9 titik WPR di Kabupaten Lebak.
Namun, peta tersebut tidak mencantumkan nama lokasi secara spesifik. Kondisi ini memicu kebingungan di masyarakat.
Wakil BEM Banten Bersatu, Rizqi Ahmad Fauzi, menilai hal tersebut mencederai asas transparansi dalam prinsip _good governance_.
“Dinas ESDM seharusnya transparan kepada masyarakat terkait nama wilayah yang menjadi titik koordinat wilayah pertambangan rakyat, supaya masyarakat juga tahu, jangan ditutup-tutupi seperti ini,” ujarnya.
Rizqi mengaku telah menggelar audiensi dengan Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faraddy, ST., M.Si., MT. Audiensi tersebut untuk mengadvokasi harapan masyarakat terkait WPR di Lebak sekaligus meminta kejelasan nama titik lokasi WPR.
Dalam audiensi tersebut, Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten menjelaskan bahwa nama titik lokasi WPR di Lebak masih bersifat rahasia dan belum bisa dipublikasikan.
“Belum bisa ditransparansikan karena belum dilakukan peninjauan secara intensif, dan juga belum ada regulasi yang mengatur terkait hal tersebut,” jelasnya.
“ Kita bukannya tidak mau transparan, tapi ada mekanisme dan prosedurnya. Pertama harus dianalisis dulu lokasinya, terus harus ada pedoman dan perda-nya juga, baru bisa disosialisasikan,” tambah Ari James.
Meski mendapat penjelasan tersebut, Rizqi menegaskan pihaknya tidak akan berhenti. BEM Banten Bersatu akan terus mengawal isu ini dan mendesak Dinas ESDM Provinsi Banten untuk menjalankan asas transparansi kepada publik.
