BERDASARKAN LHP BPK, AMP3 GERUDUK KANTOR BUPATI DAN BPKD PANDEGLANG DESAK USUT HILANGNYA UANG KAS PEMDA Rp25 MILIAR
Pojokpublik.id -PANDEGLANG, 15 Juli 2026–
Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Pandeglang menggelar aksi di Kantor Bupati dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pandeglang. Masa aksi menuntut pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi terkait hilangnya uang kas Pemda sebesar Rp25 Miliar.
Koordinator Aksi AMP3, Novan Ahmad Fauzan, menyampaikan berdasarkan LHP BPK ditemukan adanya uang kas Pemda Pandeglang yang hilang atau digunakan untuk kegiatan lain.
“Kami mempertanyakan kegiatan apa yang dialokasikan. Sedangkan permasalahan Pandeglang hari ini masih banyak yang belum teratasi. Rp25 Miliar bukan uang sedikit. DAK dan DAU adalah anggaran yang tetap dan tidak bisa digunakan untuk kegiatan lain,” ujar Novan.
Kekecewaan juga disampaikan terkait prioritas anggaran yang tidak berpihak ke rakyat.
“Sedangkan anggaran makan minum Setda Pandeglang mencapai Rp4,8 Miliar. Faktanya jalan rusak masih ada, pendidikan dan kesehatan belum maksimal, dan angka putus sekolah justru makin meningkat,” tegasnya.
Lebih lanjut, AMP3 menilai kepemimpinan Bupati Pandeglang gagal membawa dampak bagi masyarakat.
“Kami kecewa kepada Bupati Pandeglang yang selama menjabat tidak berdampak pada masyarakat. Oleh karena itu perlu kami sampaikan kepada Bupati bahwa hari ini Bupati harus mundur dari jabatannya,” lanjut Novan.
AMP3 menyampaikan 4 tuntutan:
1. Bupati dan BPKD Pandeglang: segera menindaklanjuti LHP BPK dan membuka secara transparan penggunaan Rp25 Miliar uang kas Pemda.
2. Aparat Penegak Hukum:segera mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan anggaran DAK, DAU, dan belanja mamin Setda.
3. Pemerintah Daerah:merealokasi anggaran untuk prioritas: perbaikan jalan, pendidikan, dan kesehatan.
4. Bupati Pandeglang: bertanggung jawab secara politik atas carut marut keuangan daerah.
Aksi berlangsung tertib. AMP3 menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada proses hukum dan uang rakyat dikembalikan.
