Pojokpublik.id Lebak – Kami dari Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA) Kabupaten Lebak merasa prihatin atas keputusan Pemerintah Kabupaten Lebak yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,3 miliar untuk pengadaan mobil dinas baru di tengah seruan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat.
Sebagai organisasi yang berjuang untuk kepentingan masyarakat, kami mempertanyakan urgensi dari pembelian kendaraan dinas ini. Apakah benar ini merupakan kebutuhan prioritas bagi pelayanan publik, atau justru lebih mencerminkan gaya hidup pejabat yang semakin jauh dari realitas masyarakat?
Di saat banyak warga Lebak masih berjuang dengan keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur desa yang belum memadai, penggunaan anggaran daerah seharusnya lebih mengedepankan kepentingan rakyat.
“Kami berharap Pemkab Lebak lebih transparan dalam pengelolaan anggaran dan lebih mengutamakan kebutuhan esensial masyarakat daripada kepentingan fasilitas pejabat,” kata Muhamad Yusuf Ketua Ormas Kita yang kerap di sapa Yusuf saat di konfirmasi lewat sambungan telfon selular oleh Awak media.
Kami juga mendorong DPRD Kabupaten Lebak untuk menjalankan fungsi pengawasannya dengan maksimal, memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan hanya pada kenyamanan segelintir pejabat.
“Ormas KITA Lebak akan terus mengawal kebijakan daerah dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi penggunaan anggaran demi kepentingan bersama,” tutup Yusuf
Sebelumnya di beritakan, Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten, membeli empat unit mobil dinas baru senilai Rp 2,3 miliar. Mobil dinas ini ada yang untuk Wakil Bupati Lebak terpilih, termasuk istrinya.
Dilihat dari laman Sirup LKPP, pengadaan ini bernama belanja modal kendaraan dinas bermotor perorangan. Ada empat mobil dengan spesifikasi kendaraan dinas jabatan roda 4 MPV CVT 1.500 cc, kendaraan dinas jabatan roda 4 MPV CVT 2.000 cc, kendaraan dinas roda 4 Ketua PKK MVP 2.000 cc, dan kendaraan dinas roda 4 WKDH MPV 2.800 cc.
Pengadaan ini dibuat oleh Sekretariat Daerah Lebak pada 10 Februari 2025. Adapun sumber anggaran untuk membeli mobil dinas baru ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
“Volume pekerjaan empat unit (mobil). Total pagu Rp 2,3 miliar,” tulis laman Sirup LKPP, Kamis (20/2/2025).
Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Lebak Yanti Komala Sari membenarkan pembelian empat mobil dinas baru. Mobil ini ada yang untuk Wakil Bupati Lebak terpilih Amir Hamzah dan istrinya.
“Betul, empat mobil baru. Itu ada untuk Wakil Bupati, Ibu Ketua Tim PKK (istri Bupati), Ibu Wakil Bupati sebagai pengurus PKK, dan satu lagi untuk dinas,” kata Yanti saat dimintai konfirmasi.
Yanti menjelaskan mobil dinas baru untuk Wakil Bupati berjenis Fortuner. Mobil ini sudah tersedia dan akan diserahkan hari ini seusai pelantikan.
Sementara itu, Bupati terpilih Hasbi Jayabaya tidak mendapat mobil dinas baru. Hasbi akan memakai mobil dinas lama yang digunakan kakaknya, Iti Octavia Jayabaya, berjenis Toyota Land Cruiser Prado.
“Wakil Bupati dibelikan Fortuner. (Bupati) masih pakai mobil Toyota Prado, yang dulu dipakai Bupati Iti Octavia,” tuturnya.
Lebih lanjut Yanti menjelaskan pembelian mobil dinas baru ini merupakan hak bagi wakil bupati terpilih. Adapun mobil untuk ketua dan pengurus PKK dibeli lantaran tidak punya kendaraan dinas.
“Buat Ketua Tim Penggerak PKK dan pengurusnya kan itu tidak ada sama sekali buat operasional PKK, jadinya dianggarkan. Alasannya, itu kan sudah hak dan kedudukan sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, dan itu sudah diatur di aturannya,” pungkasnya.
(*/David)
