Pojokpublik.id Bandung,– Sejumlah pegawai di UPTD Griya Lansia Bandung mengaku resah sejak pergantian pimpinan pada 1 September 2025. Mereka menilai Kepala UPTD yang baru, Dr. Hj. Widhy Kurniatun, ST., M.Si, menerapkan gaya kepemimpinan yang dianggap tidak nyaman dan cenderung sewenang-wenang.
Keluhan itu disampaikan oleh beberapa sumber internal yang meminta identitasnya dirahasiakan Kamis (11/12/2025). Menurut para sumber, sejumlah kebijakan pimpinan baru menimbulkan kekhawatiran di kalangan pegawai.
Beberapa poin yang dikeluhkan antara lain:
• Rencana mutasi ASN dan pegawai honorer tanpa penjelasan yang dianggap memadai,
• Rencana pemberhentian pegawai honorer yang dikhawatirkan akan digantikan oleh orang-orang dekat pimpinan.
• Gaya komunikasi yang dinilai kurang empatik terhadap staf maupun penghuni panti.
Para staf menyebut kebijakan itu dapat mengganggu stabilitas kerja dan menimbulkan rasa tidak aman. “Kami hanya ingin bekerja tanpa tekanan. Kalau ada kekurangan, kami butuh bimbingan, bukan ancaman mutasi,” ujar salah satu pegawai.
Sumber lain menyatakan bahwa kebijakan mutasi semestinya dilakukan dengan prinsip sistem merit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang mensyaratkan proses yang objektif, profesional, dan transparan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak UPTD ataupun Dr. Widhy belum memberikan tanggapan resmi atas berbagai keluhan tersebut, hanya membalas melalui WhatsApp nya saat awak media mengkonfirmasi terkait berita yang beredar.
Namun Saat dihubungi melalui pesan WhatsApp nya Widhy hanya menjawab “bahwa berita itu tidak benar, Kita dalam keadaan baik
baik saja semua menjalankan tugas dengan baik, tidak ada pemberhentian atau apapun,
Kami menjalankan tugas sesuai tupoksinya Semua pegawai sudah menjalankan tupoksi nya” ungkap Widhy.
Saat ditanyakan apakah ada rencana Mutasi..? Dirinya menjawab “Tidak ada mutasi…saya kan bukan kepala BKD Pak.” Mohon maaf saya lagi persiapan peresmian mendampingi Bu Kadis tutup Widhy.
Sebelumnya Widhy Kurniatun, yang memimpin KCD XIII yang membawahi Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran, menghadapi tekanan dari berbagai kalangan, termasuk para pengunjuk rasa yang menilai kinerjanya buruk.
Para demonstran menuding banyaknya persoalan pendidikan di wilayah tersebut yang tidak kunjung teratasi di bawah kepemimpinannya.
Selain itu, Widhy juga dikritik karena dinilai kurang menjalin keharmonisan dan komunikasi dengan pemerintah daerah setempat, yang dianggap menghambat kolaborasi untuk memajukan pendidikan.
Desakan untuk mundur semakin mengemuka setelah Widhy kerap tidak menghadiri beberapa undangan penting pemerintah daerah tanpa alasan yang jelas. Namun, di tengah tekanan yang terus membesar, Widhy Kurniatun bersikukuh untuk tidak mundur secara sepihak.
Dalam konfirmasinya kepada media pada 17 Juli 2025 usai bertemu dengan para pengunjuk rasa, Widhy menegaskan, “Saya tidak akan mundur, karena kami punya pimpinan. Bagaimanapun juga, saya akan mentaati pimpinan dari Provinsi Jawa Barat,” katanya.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf jika kinerjanya dinilai belum memuaskan berbagai pihak.
“Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika dianggap belum memuaskan. Tapi jabatan ini di bawah kewenangan Pemprov. Kami serahkan sepenuhnya ke pimpinan,” ujarnya saat itu.
(D.Wahyudi)
