POJOKPUBLIK.ID PANDEGLANG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang, TB Udi Juhdi apresiasi pembagian beras untuk warga yang terkena dampak Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Karantanjung memakai protokol kesehatan (Prokes) ketat pada kamis 22 Juli 2021. Menurut Udi, semua kegiatan yang sipatnya mengumpulkan orang banyak harus dibatasi dan pemerintah daerah wajib mematuhi prokes.
“Iya memang harus begitu pembagianya secara simbolis saja, jadi gak perlu semua hadir, cukup perwakilan aja dibagikan. Mekanisme pembagianya kan nanti menggunakan PT Pos Indonesia.”kata Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang, TB Udi Juhdi, Jumat (23/7) di Pandeglang.
Lanjut Udi, pihaknya mendukung pembagian beras PPKM 2021 agar segera dikebut, sehingga masyarakat yang terdampak bisa ikut merasakan. Kata Udi, dia selalu terbuka menerima aspirasi seandainya ada masyarakat yang layak mendapatkan bansos tapia belum terdata.
“Nanti kalau memang ada masyarakat tak terima Bansos PPKM, bisa menghubungi saya, nanti saya lanjukan ke Dinsos Pandeglang agar masuk dalam Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Intinya kita perjuangkan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.”terang TB Udi.
Sebelumnya, diberitakan Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Kantor Cabang Lebak – Pandeglang melakukan launching bantuan beras bagi masyarakat Pandeglang yang terkena dampak PPKM 2021. Acara launching tersebut dilakukan penyerahan bantuan Beras terhadap 30 KPM penerima keluarga harapan (PKH) secara simbolis oleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pandeglang.
“Untuk di Kabupaten Pandeglang sendiri jumlah yang akan disalurkan sebanyak 73.868 KPM PKH dan 66.549 KPM BST dari total keseluruhan yaitul 140.417 KPM.”kata Kepala Cabang Bulog Lebak – Pandeglang, Muhammad Wahyuddin, kepada awak media, Kamis (22/7) kemarin di Pandeglang.
Terkait mekanisme penyaluran bantuan beras PPKM, secara nasional dilakukan berdasarkan permohonan dari Kemensos kepada Bulog untuk penyaluran cadangan beras pemerintah, yang sekaligus disertai data penerima bantuan. Selanjutnya Bulog akan membuat Delivery Order (DO), dan menyalurkan beras bantuan tersebut kepada KPM melalui transporter.
“Untuk wilayah Lebak – Pandeglang tranporter yang ditunjuk yakni PT Pos Indonesia yang akan bertanggungjawab untuk mendistribusikan beras bantuan PPKM 2021 kepada KPM,” ujar Wahyu.
Wahyu juga menyebut, saat ini Bulog masih menyediakan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang mekanismenya lewat permohonan surat permintaan dari Bupati melalui Dinas Sosial dan ditunjukan ke Bulog. Kata Wahyu, Bulog akan terus berkomitmen membangun sinergitas yang baik dengan pemerintah daerah terutama dalam penanganan Covid-19.
Sementara itu, di tempat yang bersamaan, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, Nuriah membenarkan, hari ini Dinsos Pandeglang melakukan launching perdana bantuan beras bagi masyarakat Pandeglang yang terdampak PPKM 2021.
“Ada beberapa sumber Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan beras PPKM ini, di antaranya penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) sebanyak 59.736, penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) berjumlah 72.323 dan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 73.406,“ jelas Nuriah usai launching penyaluran bantuan beras PPKM di Halaman Kantor Kecamatan Karangtanjung, Kamis (22/7/2021) kemarin.
Selain bantuan di atas, kata Nuriah, Pemkab Pandeglang juga memberikan bantuan beras bagi masyarakat yang terpapar Covid-19 atau yang sedang melakukan isolasi mandiri dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang disimpan di Bulog.
“Masing-masing kabupaten memiliki cadangan beras pemerintah sebanyak 100 ton untuk kondisi darurat, dan sampai dengan saat ini Pemkab Pandeglang sudah menarik 40 ton untuk disalurkan kepada masyarakat yang terpapar Covid-19 atau sedang melakukan isolasi mandiri,” tutur Nuriah.
Kata Nuriah, ini semua merupakan bentuk kepedulian dan kewajiban pemerintah bagi warga yang memang saat ini tengah dilanda kesulitan akibat pandemi.
“Minimalnya kita memberikan bantuan dari pemerintah walaupun memang jumlahnya tidak signifikan, ya sekitar 10 kg beras per KK-nya yang berasal dari cadangan beras pemerintah. Kami juga hari ini sedang monitoring penyaluran program BPNT di Wilayah Bojong dan Picung,”ucap Nuriah.
“BPNT ini turun kepada masyarakat sebanyak tiga pagu, yaitu bulan Juli, Agustus, September dengan nilai bantuannya sebesar Rp200 ribu per KPM. Mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat karena kondisi PPKM Mikro yang sedang diterapkan, walau Pandeglang tidak PPKM Darurat, tetap saja akan berimbas bagi mereka yang saat ini sedang berjualan dan terbatas aktivitasnya,”tambah Nuriah.
Nuriah menyebut, selain penyaluran bantuan, Dinsos juga saat ini tengah membuka dapur umum.
“Kami juga menyalurkan bantuan makanan siap santap karena Dinsos membuka dapur umum. Makanan ini diperuntukkan bagi warga yang sedang isolasi mandiri serta para petugas yang tengah menjalankan tugas dalam penerapan PPKM Mikro di Pandeglang,” tutup Nuriah.
