AMP3 Desak Pemkab Pandeglang Transparan soal Temuan BPK Rp25 Miliar, Minta Bupati Bertanggung Jawab

Pojokpublik.id Pandeglang – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Pandeglang (AMP3) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Pandeglang dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pandeglang, Rabu (15/7/2026). Massa aksi mendesak Pemerintah Kabupaten Pandeglang segera menindaklanjuti temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten terkait penggunaan uang kas daerah senilai Rp25 miliar.

Koordinator Aksi AMP3, Novan Ahmad Fauzan, mengatakan berdasarkan LHP BPK terdapat penggunaan uang kas Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk keperluan lain. Menurutnya, pemerintah daerah harus menjelaskan secara terbuka alokasi penggunaan anggaran tersebut kepada masyarakat.

Baca Juga

BCW Tegaskan: Kematian Dua Anak di Proyek KSCS Lebak Adalah Kelalaian Pidana

15 Apr 2026

“Kami mempertanyakan anggaran itu digunakan untuk kegiatan apa. Sementara permasalahan di Pandeglang masih banyak yang belum terselesaikan. Rp25 miliar bukan jumlah yang kecil. Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki peruntukan yang jelas dan tidak bisa digunakan untuk kegiatan lain,” ujar Novan.

Ia juga menyoroti kebijakan penganggaran yang dinilai belum berpihak kepada kepentingan masyarakat. Salah satunya terkait anggaran belanja makan dan minum Sekretariat Daerah yang disebut mencapai Rp4,8 miliar.

“Faktanya masih banyak jalan rusak, pelayanan pendidikan dan kesehatan belum maksimal, serta angka putus sekolah yang terus meningkat,” katanya.

Baca Juga

Sampah Menumpuk di Irigasi Dekat Kantor DLH Kabupaten Tangerang, BCW Sindir Keras Kepala Dinas

24 Sep 2025

Dalam aksi tersebut, AMP3 juga menyampaikan kritik terhadap kepemimpinan Bupati Pandeglang yang dinilai belum memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.

“Kami menilai kepemimpinan Bupati Pandeglang belum memberikan perubahan yang dirasakan masyarakat. Karena itu, kami meminta Bupati bertanggung jawab secara politik atas kondisi yang terjadi,” ujar Novan.

Dalam aksinya, AMP3 menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, yakni:

•Mendesak Bupati dan BPKAD Kabupaten Pandeglang segera menindaklanjuti LHP BPK serta membuka secara transparan penggunaan uang kas daerah sebesar Rp25 miliar.

•Meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan penyalahgunaan anggaran DAK, DAU, serta belanja makan dan minum Sekretariat Daerah.

•Mendesak Pemerintah Kabupaten Pandeglang merealokasi anggaran untuk sektor prioritas, seperti perbaikan infrastruktur jalan, pendidikan, dan kesehatan.

•Meminta Bupati Pandeglang bertanggung jawab secara politik atas kondisi pengelolaan keuangan daerah.

Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. AMP3 menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga terdapat kejelasan atas temuan BPK, proses hukum berjalan sesuai ketentuan, serta penggunaan uang daerah dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.