26 Tahun Banten: KUMALA Kritisi Pembangunan dan Kecewa Pimpinan DPRD Tak Temui Massa
KUMALA menegaskan aksi tersebut bukan akhir dari gerakan mereka. Pihaknya akan terus mengawal tindak lanjut atas tuntutan yang telah Selasa 6 Oktober 2026
Pojokpublik.id SERANG –Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Provinsi Banten dimanfaatkan Keluarga Mahasiswa Lebak (KUMALA) untuk melayangkan kritik terhadap arah pembangunan di Provinsi Banten.
Dalam aksi yang digelar di depan Gedung DPRD Banten, Serang, Minggu (5/10/2026),
massa KUMALA menyoroti sejumlah persoalan mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, lingkungan dan pertambangan, pariwisata, ekonomi kerakyatan, konflik agraria, hingga efektivitas anggaran pemerintah.
KUMALA menilai, pembangunan Banten tidak bisa hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi dan banyaknya program yang dicanangkan. Pembangunan harus dirasakan secara nyata dan merata oleh masyarakat.
Ketua KUMALA Perwakilan Pandeglang, Sahrul Muhtarom, menyayangkan sikap pimpinan DPRD Banten yang tidak menemui massa aksi secara langsung.
“Kami sangat menyayangkan pimpinan DPRD tidak datang menemui massa aksi. Padahal kami datang bukan untuk mencari keributan, tetapi membawa aspirasi dan keresahan masyarakat,” ujar Sahrul kepada wartawan.
Menurutnya, kehadiran pimpinan dewan saat menerima aspirasi mahasiswa adalah bentuk fungsi representasi dan keterbukaan lembaga legislatif.
“Memang ada satu anggota DPRD yang menemui kami, dan kami apresiasi itikad tersebut. Tapi yang kami sayangkan, tidak semua tuntutan mendapat jawaban yang jelas. Kami butuh komitmen dan tindak lanjut, bukan sekadar menerima aspirasi,” tegasnya.
Sahrul menegaskan, kritik yang disampaikan KUMALA bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah, melainkan fungsi kontrol sosial mahasiswa untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai kepentingan rakyat.
Sejumlah catatan kritis yang disoroti KUMALA di antaranya kesenjangan infrastruktur, pemerataan pendidikan dan layanan kesehatan, kerusakan lingkungan akibat eksploitasi SDA, belum optimalnya sektor pariwisata, kesejahteraan masyarakat, konflik agraria, serta penggunaan anggaran yang dinilai belum efektif dan tepat sasaran.
KUMALA juga mendesak Pemerintah Provinsi Banten mengevaluasi sejumlah program, salah satunya Program Bang Andra, terkait ketepatan sasaran dan skala prioritas.
“Kami ingin pemerintah tidak hanya bicara soal angka pertumbuhan ekonomi. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana masyarakat merasakan langsung manfaat pembangunan itu,” katanya.
KUMALA menegaskan aksi tersebut bukan akhir dari gerakan mereka. Pihaknya akan terus mengawal tindak lanjut atas tuntutan yang telah disampaikan.
“Aksi hari ini bukan akhir. Kami akan terus mengawal sejauh mana pemerintah dan DPRD menindaklanjuti tuntutan kami. Kalau aspirasi hanya diterima tanpa tindak lanjut, kami akan kembali mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap rakyat,” pungkasnya.
KUMALA berharap momentum 26 tahun Banten menjadi refleksi bersama agar pembangunan lebih adil, transparan, tepat sasaran, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
” Banten maju bukan hanya dalam angka, tetapi harus hadir dalam keadilan dan kesejahteraan rakyat.
