Kasi Humas Polres Lebak, Iptu Moestafa Ibnu Syafir. Pojokpublik.id Lebak – Polres Lebak mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak panik ketika didatangi debt collector atau mata elang (matel) yang hendak melakukan penarikan kendaraan. Masyarakat diminta memahami hak-haknya serta memastikan setiap proses penarikan kendaraan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Imbauan tersebut disampaikan Kasi Humas Polres Lebak, Iptu Moestafa Ibnu Syafir, sebagai langkah memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak mudah terintimidasi maupun terpancing emosi ketika menghadapi persoalan penagihan kendaraan oleh pihak perusahaan pembiayaan.
Iptu Moestafa menegaskan, penarikan kendaraan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Setiap proses penagihan maupun penarikan objek jaminan harus memiliki dasar hukum dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
“Kami mengimbau masyarakat agar tetap tenang apabila didatangi debt collector. Jangan panik dan jangan terpancing emosi. Masyarakat berhak meminta identitas petugas, surat tugas, serta penjelasan mengenai dasar penarikan kendaraan tersebut,” ujar Iptu Moestafa Ibnu Syafir, Sabtu (21/11/2026).
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah hal yang perlu diperhatikan masyarakat ketika menghadapi petugas penagihan. Pertama, masyarakat diminta menemui petugas di tempat terbuka dan tidak perlu mengizinkan orang yang tidak dikenal masuk ke dalam rumah tanpa persetujuan.
Kedua, masyarakat harus memastikan identitas petugas, surat tugas resmi dari perusahaan pembiayaan, serta dokumen pendukung lainnya. Ketiga, meminta rincian tagihan secara tertulis, termasuk pokok utang, bunga, dan denda yang dibebankan.
“Jangan melakukan pembayaran melalui rekening pribadi petugas. Pastikan pembayaran dilakukan melalui saluran resmi perusahaan pembiayaan. Apabila terdapat hal yang tidak jelas, masyarakat berhak meminta penjelasan terlebih dahulu,” jelasnya.
Selanjutnya, masyarakat juga diimbau untuk mendokumentasikan setiap proses penagihan, baik melalui foto, video, maupun rekaman percakapan. Dokumentasi tersebut dapat menjadi bukti apabila terjadi dugaan pelanggaran hukum.
Menurutnya, masyarakat tidak boleh mendapatkan perlakuan berupa ancaman, intimidasi, kekerasan, maupun tindakan yang merendahkan martabat selama proses penagihan berlangsung.
“Kami tidak ingin masyarakat menjadi korban intimidasi atau tindakan kekerasan. Apabila ada pihak yang melakukan pemaksaan, ancaman, atau tindakan yang mengarah pada tindak pidana, segera laporkan kepada kepolisian,” tegasnya.
Iptu Moestafa juga mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan layanan Call Center Polri 110 apabila membutuhkan bantuan kepolisian. Layanan tersebut dapat dihubungi secara gratis.
“Kami mengajak masyarakat untuk tidak main hakim sendiri. Jika merasa terancam atau menemukan tindakan yang diduga melanggar hukum, segera hubungi Call Center 110 atau datang langsung ke kantor kepolisian terdekat agar dapat segera ditindaklanjuti,” pungkasnya.
Melalui imbauan tersebut, Polres Lebak berharap masyarakat semakin memahami hak dan kewajibannya dalam menghadapi persoalan penagihan kendaraan, sekaligus dapat menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.
