Beda Soeharto–Prabowo yang Tulus Mengabdi, Jokowi Dianggap Mengurus Keluarga dan Oligarki
Keterangan foto : Presiden Joko Widodo, Selasa (23/1/2024)Pojokpublik.id Jakarta — Kritik tajam dan mendalam disampaikan Direktur Pusat Pengkajian, Pengembangan, dan Studi Strategis (P3S), Jerry Massie, mengenai sosok mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Menurutnya, Jokowi adalah sosok yang penuh kemunafikan — kini tampak sibuk mengkritik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, padahal selama sepuluh tahun memegang kekuasaan, banyak hal yang ditinggalkan tanpa tuntas.
“Jokowi adalah manusia paling munafik sedunia. Sok mengkritik pemerintahan Prabowo, tapi dia lupa latar belakangnya sendiri selama sepuluh tahun menjabat. Waktu berkuasa, dia kerap menyakiti hati rakyat — membangun proyek besar, tapi melupakan kewajiban membayar hak warga. Gaya manajemennya tiba saat tiba akal, sein kiri belok kanan,” ujar Jerry.
Ia menyoroti bahwa di era kepemimpinan Jokowi, sejumlah persoalan pembebasan lahan warga belum sepenuhnya lunas dibayarkan meski proyek sudah diresmikan. Mulai dari Tol Semarang–Demak di mana warga sempat protes karena uang ganti rugi belum cair saat jalan sudah dibuka, lahan untuk proyek LRT yang belum selesai dibayar, hingga pemilik tanah di jalur Kereta Api Sulawesi Selatan yang belum menerima pelunasan meski proyek telah beroperasi. Bahkan menjelang akhir masa jabatan, persoalan pembebasan lahan dan ganti rugi warga di kawasan IKN Kalimantan Timur pun masih menyisakan masalah dan belum tuntas sepenuhnya.
Tekanan ekonomi juga dirasakan masyarakat secara nyata di masa itu. Harga beras sempat mencetak rekor tertinggi hingga Rp18.000 per kilogram pada awal tahun 2024, BBM berkali-kali mengalami kenaikan, dan kelangkaan minyak goreng terjadi secara massal pada awal 2022 dengan harga yang melonjak tajam — minyak goreng kemasan premium sempat menyentuh Rp25.700 per liter, sementara minyak goreng curah di pasar tradisional menembus Rp19.000 hingga Rp21.000 per kilogram. Pemerintah sempat mematok Harga Eceran Tertinggi Rp14.000 per liter yang justru berujung pada kelangkaan di pasaran, sebelum akhirnya disesuaikan kembali. Di akhir masa jabatannya, Jokowi mewariskan hutang negara mencapai Rp8.500 triliun kepada pemerintahan berikutnya.
Jerry membandingkan dengan masa pemerintahan Presiden Soeharto di mana pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai enam hingga tujuh persen per tahun, bahkan pernah mencapai swasembada pangan tanpa impor beras, garam, gula, daging sapi, maupun bawang putih. Harga kebutuhan pokok saat itu jauh lebih terjangkau — BBM premium Rp700 per liter, beras sekitar Rp1.100 per kilogram, mi instan Rp250 per bungkus, dan nasi padang Rp2.300 per porsi. Pada tahun 1998, dengan upah rata-rata Rp150.900 per bulan, masyarakat masih mampu memenuhi kebutuhan pangan keluarga secara layak.
“Jadi era Jokowi bukan hanya merusak sistem demokrasi, tetapi melecehkan pemilu, menggadaikan dan menjual aset negara kepada pihak asing. Pernyataan Jokowi soal mendengar rakyat hanyalah pepesan kosong, bahasa sampah yang dilontarkan. Justru Jokowi pemimpin yang tak peduli dengan rakyat. Dia lebih banyak memainkan politik pencitraan, membagi-bagikan uang dan sembako di jalan, serta banyak bersandiwara,” tegasnya.
Menurut Jerry, perbedaan sikap sangat terlihat jelas — Prabowo Subianto adalah manusia yang tulus mengabdikan diri untuk bangsa dan negara, itulah sikap kenegarawanan. Sementara Jokowi, pengabdiannya justru ditujukan untuk keluarga dan kelompok oligarki di sekitarnya. Ia pun memperingatkan bahwa Jokowi tak akan berhenti bermanuver mengganggu jalannya pemerintahan, terbukti dari berbagai kunjungan dan pertemuan yang dilakukan seolah mewakili negara, padahal seharusnya hal itu menjadi ranah Presiden yang sedang menjabat.
“Sementara itu, Jokowi sibuk mengkritik kinerja Prabowo seakan dialah yang paling peduli dan mendengar keluhan rakyat. Semua itu omong kosong dari Raja Jawa,” pungkas Jerry.
