Pojokpublik.id JAKARTA, 2 Februari 2026 — Gaza terus dibombardir. Serangan terbaru Israel yang diduga melanggar kesepakatan gencatan senjata kembali menambah daftar korban jiwa serta kehancuran infrastruktur sipil. Eskalasi kekerasan ini tidak hanya memperburuk krisis kemanusiaan, tetapi juga kembali mempertanyakan efektivitas diplomasi internasional yang selama ini diklaim sebagai penjaga perdamaian global.
Lembaga kajian politik IndexPolitica menilai situasi tersebut sebagai bukti kegagalan serius forum-forum perdamaian internasional yang semakin kehilangan makna substantif. Indonesia, menurut mereka, perlu segera mengevaluasi posisinya agar tidak terus terjebak dalam diplomasi simbolik yang mahal, namun minim dampak nyata bagi penghentian kekerasan di lapangan.
Direktur Eksekutif IndexPolitica, Alip Purnomo, menyebut eskalasi terbaru di Gaza sebagai momen krusial bagi Indonesia untuk meninjau ulang keterlibatannya dalam berbagai forum perdamaian global, termasuk Board of Peace (BoP) yang dinilai gagal menjalankan mandat moral dan kemanusiaannya.
“Gaza terus dibombardir, sementara janji gencatan senjata dikhianati di hadapan mata dunia. Pertanyaannya sederhana: apakah suara Indonesia sungguh didengar? Jika tidak, maka Indonesia tidak boleh terus menjadi figuran dalam forum yang mandul dan sarat kepentingan sepihak,” ujar Alip di Jakarta, Senin (2/2).
Menurut Alip, BoP tidak lagi berfungsi sebagai ruang diplomasi yang adil dan setara. Forum tersebut dinilai berada dalam bayang-bayang hegemoni politik Amerika Serikat, terutama sejak kebijakan Donald Trump secara terbuka dan konsisten memihak Israel. Dalam konteks ini, diplomasi multilateral kehilangan daya tekan moral dan lebih menyerupai panggung legitimasi kekuasaan.
Alip menggambarkan dinamika diplomasi internasional saat ini sebagai drama Bawang Merah–Bawang Putih versi geopolitik.
“Satu pihak diperlakukan sebagai anak manja di meja perundingan—dilindungi, dibela, dan dimaafkan—sementara Palestina sebagai korban tidak diberi hak bicara, tidak diizinkan masuk ke ‘rumah’ diplomasi, dan bahkan terus dianiaya di luar rumah,” tegasnya.
Ia menilai ironi terbesar terletak pada kenyataan bahwa pihak yang berulang kali melakukan kekerasan justru memperoleh perlindungan politik, sementara korban kekerasan terus diminta bersabar atas nama stabilitas global.
IndexPolitica juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengorbankan marwah dan kedaulatan diplomasi Indonesia demi diplomasi transaksional yang tidak berdampak nyata. Alip menyoroti besarnya komitmen anggaran Indonesia dalam berbagai skema dan forum perdamaian internasional yang tidak sebanding dengan hasil konkret di lapangan.
“Sangat ironis jika Indonesia harus mengeluarkan dana hingga belasan triliun rupiah hanya untuk duduk sebagai penonton dalam sandiwara geopolitik. Diplomasi kehilangan makna jika biaya sebesar itu tidak mampu menghentikan satu peluru pun di Gaza,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa harga diri bangsa tidak boleh ditentukan oleh kepentingan global yang bias dan tidak konsisten terhadap prinsip hak asasi manusia serta hukum humaniter internasional.
Sebagai alternatif strategis, IndexPolitica mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil inisiatif global dengan memimpin Geopolitical Affairs Summit (GAS), yang diposisikan sebagai Konferensi Asia Afrika (KAA) Edisi Khusus Palestina. Forum ini diharapkan menjadi ruang diplomasi alternatif yang lebih jujur, berdaulat, dan berakar pada mandat konstitusional Indonesia.
“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan,” kata Alip mengutip Pembukaan UUD 1945.
Menurutnya, Indonesia sejak awal dirancang bukan sebagai penonton, melainkan sebagai bangsa dengan mandat moral global. Karena itu, jika suara Indonesia terus diabaikan sementara nyawa terus melayang di Gaza, meninggalkan forum yang timpang bukanlah sikap emosional, melainkan tindakan kedaulatan yang elegan dan bermartabat.
“Daripada membiayai panggung sandiwara orang lain yang penuh pamrih, lebih terhormat Indonesia membangun panggungnya sendiri—berbasis kesetaraan, keadilan, kemanusiaan, serta keberpihakan tegas kepada negara yang masih tertindas.”
