Pojokpublik.id-Arief Poyuono Ketua Umum FSP BUMN Bersatu , mengatakan, Milik Negara (BUMN) tengah mewaspadai kondisi dana pensiun (dapen) yang mengalami defisit. Kondisi ini dikhawatirkan menjadi bom waktu gagal bayar dalam satu atau dua tahun ke depan.
“Ini keren Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah mulai bergerak menyelidiki dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun (dapen) DP4 Pelindo terjadi karena kesalahan reinvestasi, ” kata Arief dalam keterangan tertulis, Rabu (22/2/2023).
Diketahui, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, program reinvestasi yang dijalankan pada periode 2013-2019 ini tidak menggunakan studi kelayakan, standar mutu dan analisis resiko.
Arief menyebutkan hal ini yang menyebabkan dana investasi tersebut menjadi merugi. Sejauh ini, kesalahan reinvestasi tersebut terletak di aset saham
“Begini ini ceritanya nih Bukan Cuma Dapen BUMN Yang dibobol tetapi, dari informasi yang didapat Federasi Serikat Pekerjaan BUMN, pengelolaan Dana Pensiun di BPD-BPD seluruh Indonesia, juga amburadul dan banyak dijadikan bancakan oknum pengurusnya, ” ujarnya.
Untuk itu, kata dia, OJK harus mengevaluasi kondisi keuangan dan tata cara pengelolaan seluruh Dapen Bank Pembangunan Daerah beserta anak-anak usahanya. Salah satunya adalah PT Asuransi Bangun Askrida. Sudah lama PT. Askrida dijadikan alat untuk bancakan oknum pengurus Dapen dan beberapa Pemprov.
“OJK harus melakukan audit kembali laporan keuangannya karena banyak diakalin, ” ungkapnya.
Arief menyebutkan, dengan modus Dapen BPD seindonesia itu bikin perusahaan Asuransi namanya Askrida, itu sebagai alat untuk bancakan dalam temuan laporan audit nya bantak diakalin, dengan modus utang diklaim hingga 1,8 Trilyun tidak dicatet, komisi asuransi senilai +/- 800 M diduga dibagi bagi ke oknum pejabat kepala daerah.
Jika OJK tidak segera turun tangan pasti akan terjadi bencana yang sama parahnya dengan Jiwasraya dan Asabri dan tentunya membuktikan tidak optimalnya kerja OJK dalam mengawasi pengelolaan dana pensiun di BPD – BPD dan BUMN
“Nah yang paling penting lagi segera Kejaksaan Agung dan KPK mulai juga menyelidiki dugaan korupsi pada Dana Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah,”ucapnya.
