KUMALAPojokpublik.id Lebak – Sikap kepemimpinan yang dinilai arogan dari seorang bupati kembali menjadi sorotan publik. Berbagai kalangan masyarakat menilai bahwa gaya kepemimpinan yang tertutup terhadap kritik serta terkesan defensif terhadap berbagai persoalan daerah justru memperkeruh kepercayaan publik terhadap jalannya pemerintahan, Rabu (11/3/2026).
Idham M Haqim menyampaikan bahwa seorang kepala daerah seharusnya mampu menunjukkan sikap kepemimpinan yang bijak, terbuka terhadap kritik, serta mengedepankan prinsip transparansi dalam setiap kebijakan. Namun, belakangan ini muncul penilaian bahwa kepemimpinan yang ditunjukkan justru memperlihatkan sikap arogan dan tidak mencerminkan semangat pemerintahan yang akuntabel.
Di tengah polemik tersebut, mencuat pula isu serius terkait dugaan praktik jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan daerah. Isu ini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat dan menimbulkan berbagai spekulasi mengenai integritas tata kelola birokrasi.
Menanggapi hal itu, KUMALA kini mendesak JB yang disebut-sebut mengetahui atau pernah menyampaikan informasi terkait dugaan tersebut untuk segera memberikan klarifikasi serta membuktikan kebenaran pernyataannya. Pasalnya, tuduhan mengenai jual beli jabatan merupakan persoalan serius yang menyangkut integritas pemerintahan serta profesionalitas birokrasi.
“Jika memang benar ada praktik jual beli jabatan, maka harus dibuka secara terang benderang kepada publik dan dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Jangan sampai isu besar ini hanya menjadi bola liar yang merusak kepercayaan masyarakat,” ujar Heru Ketua Kumala Perwakilan Rangkasbitung.
Menurutnya, pengisian jabatan dalam birokrasi seharusnya berlandaskan pada sistem merit, yakni berdasarkan kompetensi, kinerja, dan profesionalitas, bukan karena faktor kedekatan maupun transaksi tertentu.
Ketua Umum Koordinator Kumala (Rohimin) pun berharap agar polemik ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Jika memang terdapat indikasi pelanggaran, aparat penegak hukum diminta untuk segera melakukan penelusuran guna memastikan kebenaran informasi yang berkembang.
Di sisi lain, publik juga mengingatkan bahwa kepemimpinan daerah seharusnya mengedepankan sikap rendah hati, terbuka terhadap kritik, serta siap mempertanggungjawabkan setiap kebijakan di hadapan masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait mengenai isu dugaan jual beli jabatan tersebut. Namun masyarakat berharap agar semua pihak yang memiliki informasi dapat menyampaikannya secara transparan demi menjaga integritas pemerintahan dan kepercayaan publik.
