
PojokPublik.id LEBAK – Jeritan warga Kampung Leuwipesing dan Kampung Bunter, Desa Sangkanwangi, Kecamatan Leuwidamar, seolah hanya menjadi gema yang hilang di tengah tumpukan janji pembangunan. Jembatan gantung yang menjadi akses utama masyarakat itu hingga kini masih dalam kondisi memprihatinkan dan dinilai sangat membahayakan keselamatan siapa saja yang melintas.
Kamis 11 Juni 2026
Warga menyebutnya sebagai “Jembatan Maut” bukan tanpa alasan. Kabel penyangga yang mulai rusak, lantai yang rapuh dan berlubang, serta konstruksi yang sudah termakan usia membuat setiap orang yang menyeberang harus mempertaruhkan nyawa.
Kondisi ini terasa makin ironis di tengah gencarnya slogan pembangunan infrastruktur yang kerap digaungkan pemerintah. Bagi warga Sangkanwangi, pembangunan seolah hanya terdengar dalam pidato dan terpampang di baliho, sedangkan kenyataan di lapangan justru berbicara sebaliknya.
M. Juhri, salah satu tokoh yang menyuarakan persoalan ini, menegaskan pemerintah tidak boleh lagi menutup mata terhadap kondisi jembatan yang menjadi urat nadi kehidupan warga.
“Setiap hari anak-anak sekolah harus melintas di atas jembatan yang kondisinya sangat mengkhawatirkan. Orang tua selalu waswas, warga pun takut, namun sampai hari ini belum terlihat langkah nyata yang menjawab keresahan kami,” ujarnya ke Awak media
Menurutnya, jembatan itu bukan sekadar penghubung antar dua kampung, melainkan akses utama pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan seluruh aktivitas sosial masyarakat. Ketika jembatan rusak parah, maka seluruh roda kehidupan warga pun ikut terganggu.
Warga pun mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kabupaten Lebak maupun Pemerintah Provinsi Banten dalam memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat pedesaan.
“Apakah harus menunggu ada korban jatuh hanyut ke sungai terlebih dahulu baru pemerintah mau bergerak? Apakah nyawa rakyat kecil harus menjadi harga yang dibayar demi mendapatkan perhatian?” tegas Juhri dengan nada kecewa.
Kondisi ini menjadi potret nyata ketimpangan pembangunan yang masih dirasakan di wilayah selatan Kabupaten Lebak. Di saat berbagai proyek terus berjalan di daerah lain, warga Sangkanwangi justru masih berjuang mendapatkan hak dasar berupa akses penyeberangan yang aman.
Masyarakat mendesak Bupati Lebak, DPRD Kabupaten Lebak, hingga Pemerintah Provinsi Banten untuk segera turun langsung ke lokasi, dan tidak hanya mengandalkan laporan di atas meja. Sebab, kerusakan jembatan ini sudah berlangsung terlalu lama tanpa ada solusi yang jelas.
“Jangan tunggu tragedi, jangan tunggu ada korban berjatuhan. Jika pemerintah benar-benar hadir untuk rakyat, buktikan dengan tindakan nyata, bukan sekadar janji dan wacana belaka,” tambah M. Juhri.
Kini warga hanya menunggu satu kepastian: apakah pemerintah akan segera bertindak, atau kembali membiarkan “Jembatan Maut” Sangkanwangi terus menjadi saksi bisu kelalaian yang sewaktu-waktu bisa merenggut nyawa.
(Ds)
