Oleh: Kolonel Laut E. Baratiku (Pemerhati Sejarah)
Jindar Muttaqin (Pengamat Kebijakan Strategis)
Andung Repriaso (Pengamat Budaya)
R.P.S Aji Waskita (Mahasiswa Doktoral Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Jaya)
Ahmad Jayani, SH (Aktivis dan Pemerhati Sosial)Pojokpublik.id Jakarta – Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia secara kodrati merupakan negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia. Namun, dinamika geopolitik dan arah pembangunan selama beberapa dekade terakhir justru menunjukkan kecenderungan berorientasi daratan (land-based oriented).
Kondisi ini bukan sekadar persoalan kebijakan pembangunan, melainkan berimplikasi langsung pada pelemahan jati diri bangsa. Padahal, semangat Jalesveva Jayamahe “di laut kita jaya” menjadi fondasi historis dan filosofis Indonesia sebagai bangsa maritim. Sejalan dengan adagium “No History, No Future”, pengabaian terhadap akar bahari berpotensi menghilangkan kompas strategis bangsa di masa depan.
Karena itu, sektor maritim tidak lagi dapat dipandang sebagai pelengkap atau sektor pinggiran, melainkan harus menjadi pusat gravitasi (center of gravity) dalam menjaga kedaulatan nasional.
Kesenjangan Potensi dan Realisasi
Sejumlah kajian menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara potensi sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah dengan tingkat pemanfaatannya yang masih belum optimal. Lemahnya penguasaan ruang laut berdampak pada:
•Menurunnya kedaulatan di wilayah perbatasan dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
•Hilangnya peluang ekonomi dari jalur pelayaran strategis dan logistik maritim global.
•Meningkatnya ancaman asimetris di wilayah perairan yang belum terawasi secara optimal.
•Situasi ini menegaskan urgensi perubahan paradigma pembangunan dan pertahanan nasional berbasis maritim.
Strategi Penguatan Maritim
Untuk menghentikan pemborosan potensi tersebut, diperlukan langkah strategis yang terintegrasi, antara lain melalui penguatan Maritime Domain Awareness (MDA):
•Peningkatan Kapabilitas Deteksi dan Pengawasan
•Memperkuat sistem deteksi dan identifikasi terhadap setiap potensi ancaman di wilayah perairan nasional.
Diplomasi Maritim
Mengoptimalkan posisi Indonesia dalam forum internasional guna mengamankan kepentingan nasional di laut.
Pembangunan Kekuatan Terintegrasi
Menyelaraskan pembangunan kekuatan TNI dengan visi Poros Maritim Dunia melalui modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan penguatan pangkalan di titik strategis.
Langkah-langkah ini menjadi fondasi dalam membangkitkan kembali identitas Indonesia sebagai bangsa maritim yang berdaulat.
Peran Strategis Pemerintah Daerah
Keberhasilan visi maritim nasional tidak terlepas dari peran pemerintah daerah sebagai pelaksana di tingkat tapak. Beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan antara lain:
1. Sinkronisasi Tata Ruang Pesisir (RZWP3K)
Pemerintah daerah perlu memastikan penyusunan dan implementasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) berjalan konsisten dan terintegrasi dengan kepentingan pertahanan.
Hal ini penting untuk:
-Mencegah tumpang tindih pemanfaatan ruang pesisir.
-Memberikan kepastian hukum bagi investasi maritim.
-Menjaga keberlanjutan ekosistem laut.
2. Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas Maritim
Pembangunan tidak boleh lagi berfokus pada daratan semata. Revitalisasi pelabuhan pengumpan (feeder ports), pembangunan cold storage, serta peningkatan akses logistik dari sentra produksi ke pelabuhan harus menjadi prioritas.
Upaya ini bertujuan:
-Menekan biaya logistik daerah.
-Meningkatkan nilai tambah produk kelautan.
3. Transformasi Ekonomi Berbasis Kelautan (Blue Economy)
Paradigma ekonomi perlu bergeser dari eksploitasi mentah menuju industrialisasi hasil laut. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif bagi industri pengolahan serta mendorong pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan.
Dengan demikian:
Kebocoran nilai ekonomi ke luar daerah dapat ditekan.
Lapangan kerja berbasis maritim meningkat.
4. Peningkatan Kualitas SDM Maritim
Penguatan sektor maritim harus didukung sumber daya manusia yang kompeten. Langkah yang dapat dilakukan meliputi:
•Penyediaan beasiswa di bidang kelautan.
•Penguatan pendidikan vokasi seperti SMK kelautan dan perikanan.
•Sertifikasi bagi nelayan agar mampu beroperasi hingga wilayah ZEE.
Tujuan akhirnya adalah menghapus stigma bahwa sektor maritim merupakan sektor pinggiran, serta membentuk generasi dengan budaya bahari yang kuat.
Integrasi Strategis: Pertahanan dan Pembangunan
Untuk memperkuat implementasi, diperlukan pendekatan yang lebih tajam:
Integrasi RZWP3K dengan wilayah pertahanan, termasuk pemetaan titik labuh strategis yang berfungsi ganda sebagai pusat logistik dan pangkalan keamanan.
Pengembangan sistem rantai dingin (cold chain system) yang terhubung dengan program tol laut.
Restorasi budaya maritim melalui pendidikan, termasuk literasi maritim dan teknologi navigasi modern di daerah pesisir.
Langkah ini akan mendorong nelayan menjadi aktor strategis di wilayah perbatasan, sekaligus memperkuat kehadiran negara di laut.
Penutup
Wawasan Nusantara bukan sekadar konsep geografis, melainkan mandat geopolitik untuk mengembalikan orientasi pembangunan dari darat ke laut. Laut harus dipandang sebagai beranda depan bangsa, bukan halaman belakang.
Keberhasilan visi Poros Maritim Dunia sangat bergantung pada keberhasilan pembangunan maritim di tingkat daerah. Dengan kepemimpinan yang visioner dan konsisten, semangat Jalesveva Jayamahe bukan sekadar slogan, melainkan arah nyata kebangkitan Indonesia sebagai bangsa maritim.
